MAKASSAR, BKM– Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar dipastikan dilebur.
Pemkot Makassar tak bisa membendung peleburan tersebut, menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Bahkan pemkot harus segera menindaklanjuti dengan membuat perubahan struktur organisasi (SO) baru, termasuk mengeliminasi pejabat esleon II yang selama ini memimpin SKPD yang akan dilebur tersebut.
Adapun SKPD yang berpotensi untuk dirampingkan dan digabungkan dengan SKPD lainnya yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bergabung ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar, bergabung di Badan Ketahanan Pangan Kota Makassar dengan menjadi Badan Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan.
Termasuk Dinas Perumahan dan Gedung Daerah Kota Makassar, bergabung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang dulunya bergabung, juga diusulkan untuk dileburkan menjadi Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
Begitupun dengan Badan Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar yang juga dilebur dan berpisah menjadi Badan Arsip Perpustakaan Kota Makassar dan Badan Pengelohan Data Kota Makassar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh menjadwalkan akan melakukan rapat bersama sejumlah pejabat eselon II untuk membahas peleburan atau penghapusan kelembagaan.
Rapat dijadwalkan dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (20/9) hari ini. “Besok (hari ini) kita akan rapat bersama khususnya memanggil SKPD yang akan dihapus atau dileburkan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016,” kata Ibe, Senin (19/9).
Dia menambahkan, hasil rapat bersama nantinya, akan lebih jelas mengetahui sistem kelembagaan yang baru. Apalagi, penyelesaian peleburan SKPD yang berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 ditargetkan akan diselesaikan dalam waktu dekat pada akhir September ini.
“Saat rapat kita sudah tahu hasilnya seperti apa dan perkembangannya,” singkatnya.
Hal senada dikatakan Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar, M Syarief. Ia menyatakan, dirinya masih menunggu hasil pembahasan bersama menyikapi peleburan kelembagaan SKPD yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan anggota DPRD Makassar.
“Saya belum bisa memberikan komentar perkembangan kelembagaan ini. Nantilah setelah melakukan rapat baru saya bisa menjelaskan hasilnya seperti apa,” katanya. (arf)