MAKASSAR, BKM–Kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diminta tidak terpengaruh dan tetap menjalankan aktifitas sehari-hari atas adanya isu dualisme kepengurusan ditubuh PKPI.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI agar seluruh kader di daerah, utamanya di Makassar agar tetap semangat dan menjalankan aktifitas sehari-hari, karena PKPI dibawah kepemimpinan ketua umum Isran Noer di DPN, Marzuki Hasan di DPP PKPI Sulsel serta Herman Handoko sebagai ketua DPK PKPI Makassar,”ujar sekretaris DPK PKPI Makassar, Ahmad Basir Muin disekretariat DPK PKPI Makassar jalan Gunung Bulusaraung, Rabu (21/9).
Ahmad Basir mengaku masih memegang SK dari ketua umum DPN tertanggal 18 Juli 2016 lalu.
Saat memberikan penjelasan, Ahmad Basir didampingi ketua DPK PKPI Kabupaten Bone Andi Rivai, ketua DPK Pinrang Ahmad Mansyur SP serta Ketua DPK PKPI Enrekang Tahar Tanti.
Ditambahkan bila untuk menjalankan kerja kerja partai, khususnya di Makassar, maka DPK siap melantik 14 pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) di Makassar. “Hal ini dilakukan agar segera mungkin merampungkan pembentukan Dewan Pimpinan Kelurahan (DPL) mengingat waktu perivikasi sudah semakin dekat,”jelas Basir.
Soal adanya klaim dari kubu Suzanna Kaharuddin, Basir hanya mengingatkan bahwa sesuai yang disampaikan Kemenkumham bahwa sepanjang masih ada konflik diinternal PKPI, maka Kemenkumham masih menganggap ketua umum yang sah yakni Isran Noer. “Hal ini sesuai poin 3 bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang terakhir dengan ketua umum adalah Isran Noer dan Marsuki Hasan di Sulsel.
Basir menambahkan bila DPK PKPI Makassar yang dipimpin Herman Handoko juga telah mendapat surat dari KPU Makassar terkait kesiapan perivikasi serta Autentikifasi Hasil Pemilu 2014, “Surat tersebut ditandatangani Ketua KPU Makassar dan sekretaris KPU Makassar,”pungkasnya. (jun/rif)
Herman Handoko Siap Lantik 143 DPL di Karebosi
