MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel meminta penentuan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam Musyawarah Daerah (Musda) diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Penentuan ketua melalui forum musyawarah dianggap bisa menjaga soliditas kader dibanding penentuannya diserahkan kepada DPW. Beberapa daerah yang musdanya deadlock lantaran tidak mendapati kesepakatan diharapkan melakukan musyawarah ulang. “Tetap mesti musyawarah mufakat. Kita serahkan kepada DPD melakukan lobi agar bisa ada kesepakatan,” kata Kahfi, Rabu (21/9).
Kalaupun nantinya musyawarah tak membuahkan hasil, DPW disebut harus bersikap untuk menunjuk salahsatunya. Keputusan DPW sendiri disebut tidak serta merta dikeluarkan. “Kalau sudah buntu jalan musyawarah, DPW tentu ambil alih. Tentu dengan berbagai pertimbangan, bidang POK paling berperan,” katanya.
Dia menambahkan, beberapa daerah seperti Maros, Lutim, Lutra, Luwu dan Jeneponto berhasil menentukan ketua dengan cara musyawarah. Daerah lain seperti Pangkep dan Makassar diharapkan juga bisa demikian. “Hanya beberapa daerah saja dinamika politiknya agak tinggi. Selebihnya dinamis dan sudah menebtukan ketuanya,” ujar dia.
Seperti diketahui, formatur Musda PAN Pangkep berjalan alot dan penentuan ketua diserahkan kepada DPW. PAN Kota Makassar juga mengalami masalah serupa dengan penyelenggaraan musda terbilang alot.
Ketua tim formatur Musda PAN Pangkep, Andi Irfan AB mengatakan, musyawarah antara formatur sudah dilakukan tapi tak membuahkan hasil. Seluruh formatur telah membangun kesepakatan untuk menyerahkan kepada DPW. “Semua sepakat diserahkan ke DPW. Apapun hasilnya formatur siap menerima,” kata Irfan. (rif)
Kahfi Minta Penentuan Ketua Tetap Musyawarah
