SYL Absen, Banyak Pimpinan SKPD

MAKASSAR, BKM–Rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2016 tanpa dihadiri Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang, Selasa (27/9) siang.
Praktis yang mewakili Pemrpov adalah sekretaris Provinsi Abd Latif. Paripurna juga tapa dihadiri ketua DPRD Sulsel HM Roem, serta dua wakil ketua yakni Ni’matullah dan Andi Rahmatika Dewi. Paripurna sendiri dipimpin Ashabul Kahfi didampingi Yusran Sofyan. Tak hanya itu, lantaran Gubernur dan Wagub tak hadir, maka banyak pejabat atau pimpinan SKPD juga ikut mangkir.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Sulsel yang digelar Senin (26/9) malam menargetkan Rp7,3 triliun lebih pada Ranperda APBD Perubahan TA 2016. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp507,2 miliar lebih, atau sekitar 7,40 persen apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Pokok TA 2016. Pada APBD Pokok 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp6,8 triliun lebih.
Gubernur Sulsel SYL mengatakan, peningkatan terbesar bersumber dari dana transfer, yaitu sebesar Rp501,86 miliar lebih, atau sekitar 15,08 persen. Pada APBD Pokok 2016 ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun lebih menjadi Rp3,8 triliun lebih pada APBD Perubahan 2016.
Sementar PAD pada APBD Perubahan 2016, mengalami peningkatan sebesar Rp5,4 miliar lebih, atau 0,16 persen. “Apabila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD untuk tahun 2016 yang sebesar Rp6,7 triliun lebih, terget pendapatan dalam APBD perubahan ini telah melampaui target RPJMD sebesar Rp566 miliar, atau 8,34 persen,”ujar SYL dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2016, di Gedung DPRD Sulsel, Senin (26/9 malam.
SYL melanjutkan, secara garis besar, anggaran belanja pada APBD Perubahan 2016 dianggarkan sebesar Rp7,2 triliun lebih. Atau mengalami peningkatan sebesar Rp578,2 miliar dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Pokok 2016 sebesar Rp6,7 triliun lebih. “Penambahan belanja tidak langsung dialokasikan untuk penambahan belanja pegawai, penambahan dana hibah untuk hibah dana BOS, bantuan keuangan desa, dan bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap SYL.
SYL merinci, tambahan belanja langsung antara lain dialokasikan untuk membiayai kegiatan lanjutan tahun 2015, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kualitas rumah sakit.
Peningkatan infrastruktur daerah, dan fasilitas dan stimulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui koperasi, UKM, dan pembinaan ketenagakerjaan. “Penguatan dan pemberdayaan masyarakat dan lembaganya, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan dan peningkatan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah,”pungkas Gubernur dua periode ini. (rif)