MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel Syahrul, Yasin Limpo menyampaikan uneg-unegnya atau curhatnya terkait sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah.
Keluhan itu disampaikan Syahrul di depan Wakil Menteri Keuangan Prof Mardiasmo di Four Point by Sheraton Hotel, Kamis (29/9) dalam Focus Group Discussion (FGD) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Salah satu yang dinilai cukup menyulitkan pemerintah daerah dalam membangun daerah, karena adanya pemangkasan anggaran Dana Alolasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Syahrul mengemukakan, uang negara yang dialokasikan ke daerah memang sedikit namun menjadi stimulan bagi daerah. Sehingga jika ada pemangkasan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, dijamin bakal mempengaruhi semua sektor di daerah.
Dia menilai, pemerintah pusat mungkin tidak menyadari hal tersebut dan tidak melihat daerah bersoal namun sebenarnya berdampak cukup signifikan.
Ia menambahkan, kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat cukup mengekang pergerakan pemerintah daerah. Pemerintah pusat fokus untuk melakukan efesiensi sedangkan pemerintah daerah fokus melakukan efektivitas terkait anggaran tersebut.
“Pusat melihat dari kacamata efisiensi, namun kami di daerah, yang dibutuhkan adalah efektifitas,” ungkap Syahrul.
Seharusnya, lanjut orang nomor satu di Sulsel itu, saat krisis seperti ini, seharusnya kesempatan pemerintah untuk tampil menyejahterakan rakyat.
Tugas Pemerintah Pusat itu, lanjut Syahrul, adalah melakukan eksistensi dan fasilitasi. Sehingga diminta untuk tidak membuat kebijakan yang mengekang.
FGD Tepra Tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan maupun perwakilan dari 10 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan DPR RI dan DPD RI. (rhm)
Syahrul Curhat Soal Kebijakan Pusat
