Kapolda: Pegang Teguh Harus Siap Kalah

MAMUJU, BKM — Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Sulbar yang akan berlangsung pada Februari 2017 mendatang, harus berlangsung secara demokratis. Juga, harus menaati aturan yang ada. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Lukman Wahyu pada acara diskusi publik dalam rangka Pemilukada yang damai dan demokratis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar yang berlangsung di aula gedung Polda Sulbar, Senin (17/10).
Diskusi publik ini turut dihadirkan para tokoh agama, akademis, budayawan, Ketua KPUD Sulbar, Usman Suhuria, Bawaslu Sulbar, Busriandi, dan para unsur pers yang ada di Mamuju. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pemilukada ini, Kapolda mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Sulbar untuk menjaga terhadap kondisi keamanan di daerah ini.
”Kami berharap, pelaksanaan Pemilukada pada Februari 2017 nanti, agar berlangsung damai dan demokratis. Peran kami adalah pendekatan serta mengedepankan Babin Kamtibmas. Sekaligus melakukan deteksi dan mengantisipasi secara dini serta pemetaan potensi gangguan dan kerawanan Kamtibmas di wilayah Sulbar,” ujar Lukman.
Lukman juga mengharapkan kepada para calon untuk memiliki kesiapan. ”Jangan ada yang tidak siap kalah. Dan itu harus dipegang teguh siap kalah dan siap menang. Itulah yang harus dikedepankan budaya rasa aman dan damai menuju Pemilukada yang berkualitas dan secara demokrasi,” papar Kapolda.
Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria, mengatakan, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar, pihaknya telah melakukan pelaksanaan tahapan bersama pihak Bawaslu baik dalam pemutahiran data pemilih. Karena ini sangat penting. Permasalahan data pemilih ini bisa menimbulkan pemicu yang sangat besar nantinya.
”Kami telah melakukan tahapan bersama dengan melibatkan Bawaslu,” katanya.
Ketua Bawaslu Sulbar, Busrandiandi, dalam penjelasannya menyebutkan, warga negara yang tidak memiliki identitas tidak berhak memilih. Tempat kampanye harus diatur KPU. Juga mengenai logistik yang sering menjadi potensi tersendiri pada penyelenggaraan Pemilukada serta keterlibatan PNS.
”Juga soal rekapitulasi yang harus dicegah dari awal agar tidak terjadi masalah,” katanya. (ala/mir/c)