Dewan Desak Bongkar Minimarket tak Berizin

MAKASSAR, BKM–Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak pemerintah kota untuk segera membongkar bangunan minimarket yang tidak memiliki izin usaha.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menegaskan, telah banyak menemukan laporan dari masyarakat dan akademisi terkait masih banyaknya minimarket yang telah disegel namun tetap beroperasi.
“Kita memang sayangkan warga banyak melapor terkait minimarket yang telah disegel tapi masih tetap beroperasi bahkan segel itu dibuang di drainase. Kita minta usaha yang tidak punya izin dibongkar dan dilaporkan ke kejaksaan,” ungkapnya diruanganya di DPRD Makassar, Selasa (21/2).
Lanjut Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan, minimarket yang telah disegel oleh dewan telah dibackup oleh pejabat tertentu. “Makanya saya minta wali kota untuk menertibkan kembali minimarket dan minta arahan wali kota mengusut pejabat yang bermain dengan para pengusaha,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi A, Susuman Halim. Menurut Sugali sapaan akrabnya, larangan ini akibat maraknya minimarket yang beroperasi di Makassar tidak mengantongi izin. Ia meminta Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mengerjakan berkas dari pemohon. “Pemerintah jangan mau dipermainkan oleh pengusaha dan pejabat serta jangan ada yang main curang. Tidak boleh lagi ada izin minimarket dikeluarkan,” ujarya.
Bahkan Susuman meminta sejumlah minimarket yang tidak lengkap izinnya agar tidak diberikan waktu operasi terlalu dan segera ditutup.
“Kami sudah minta sejak 2015 lalu minimarket ilegal ditutup namun hingga saat ini tidak ditindak secara tegas. Rapat kerja dan evaluasi triwulan yang rencana dilakukan awal Maret mendatang, Komisi A secara kelembagaan kembali mendesak PTSP agar membeberkan data minimarket yang melanggar dan langsung memberikan sanksi tegas,” jelasnya.
Tak sampai disitu, DPRD juga akan melakukan pemanggilan kepada managemen minimarket untuk mempertanyakan kendala yang dihadapi sehingga tidak melengkapi seluruh izin, termasuk juga mempertanyakan atas izin siapa sehingga berani menabrak aturn yang ada.
Evalusi ini meruapkan langkah untuk melihat kerja-kerja Dinas Perizinan Satu Pintu pascadilantik. Jika tidak dapat menunjukkan progres yang baik, maka sebaiknya diperimbangkan saja. (ita)