Masih Dicari Harga Layak di Pasar Sentral

MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pedagang dan Makassar Tunggal Inti Raya (MTIR) terkait harga lods Pasar Sentral. Tarik ulur kepentingan masih terjadi, yang membuat Pemerintah Kota Makassar masih berhati-hati dalam menetapkan harga kesepakatan.
Kisruh Pasar Sentral mendapat perhatian Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Pertengahan tahun lalu, JK mewanti-wanti agar persoalan lods pasar tersebut segera diselesaikan paling lambat enam bulan dari waktu itu. Jika tidak, akan diserahkan ke gubernur. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota Makassar ternyata belum mampu menyelesaikan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar Senin (27/2), Wapres mengungkapkan, sudah ada campur tangan dari pemerintah provinsi (pemprov) yang berkoordinasi dengan Pemkot Makassar terkait Pasar Sentral.
“Sekarang sudah ada campur tangan dari gubernur. Mudah-mudahan segera selesai. Intinya, pemerintah harus tetap berpihak kepada rakyat. Jangan mau dipermainkan oleh pengusaha,” ungkapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengaku jauh hari sebelumnya pihaknya sudah melaporkan kepada wapres terkait perkembangannya. Salah satunya masih mencari harga yang layak.
“Jadi saya sudah lapor beliau (JK). MTIR dan pedagang untuk harganya. Bagi saya selaku pemilik dari fasilitas itu, saya belum mau terima. Sesuai dengan arahan Pak Wapres, bagaimana menekan harga untuk masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, yang menjadi hambatan tidak bisanya turun harga karena ada penyerahan kios sebanyak 800 kios, dan lahan parkir diberikan oleh pemkot dari MTIR. Tapi kalau itu tidak ada, pasti harga Rp20 juta per kios bisa dicapai.
“Tapi masalahnya, ada gratis 800 kios. Coba dicarikan lagi bagaimana bisa turun. Kan posisinya sekarang Rp42 juta. Itu bagaimana bisa ditekan. Kita lagi cari apa-apa saja untuk turun,” ucapnya.
Lanjut Danny, pihaknya memberikan target sebelum bulan Mei harga lods akan diputuskan dan pedagang sudah bisa menempatinya berjualan. “Karena kalau kesepakatan kelayakan bangunan, air, listrik dan lain sebaginya itu sudah siap. Tinggal sertifikasi kelayakan bangunan,” pungkasnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kembali menekankan agar Pemkot Makassar segera menyelesaikan persoalan Pasar Sentral dengan mempertimbangkan kepentingan dua belah pihak.
“Persoalan harga jangan sampai ada yang dirugikan. Harus menguntungkan dua belah pihak. Khususnya untuk para pedagang, ” pungkasnya.
Manajemen PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) memastikan kondisi gedung Makassar Mall atau Pasar Sentral telah siap untuk dilakukan uji kelaikan. Termasuk sudah dapat menampung seluruh pedagang sebelum Ramadan.
Fasilitas yang telah disiapkan PT MTIR, seperti sistem keamanan hingga fasilitas yang ada dalam gedung Makassar Mal sudah ada.
Kuasa Hukum PT MTIR Fanny Anggreani menjelaskan, sesuai komitmen pihaknya telah merampungkan seluruh kesiapan uji kelaikan gedung Makassar Mal. Baik dari sistem keamanan dengan merekrut securiti, menyediakan alat pemadam kebakaran, genset, suplai air maupun listrik.
Untuk itu, tegas Fanny, pihaknya tinggal menunggu kesediaan dari pemerintah kota untuk kembali melakukan uji kelaikan agar Makassar Mal sudah dapat dioperasikan.
Apalagi, tambah Fanny, saat ini sudah banyak pedagang yang telah memegang kunci atau telah menyelesaikan administrasi dan telah siap mengisi kios dan lods. Dipastikan juga, para pedagang dapat mulai berjualan sebelum Ramadan seperti yang telah ditargetkan.
“Sudah rampung semuanya. Tinggal menunggu saja kapan diuji kelaikan. Semuanya sudah aman,” tegas Fanny kepada BKM, Senin (27/2).
Sebelumnya, Jumat (17/2) lalu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto turun langsung melakukan pengecekan kondisi fisik bangunan Makassar Mal bersama staekholder terkait. Seperti Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, PD Pasar Makassar Raya dan MTIR.
Menurut Danny, kunjungan yang dilakukan sebagai tindaklanjut dari surat yang diajukan PT MTIR ke Pemerintah Kota Makassar untuk turun melakukan uji kelaikan gedung Makassar Mal sebelum dioperasikan.
Hanya saja, dalam pengecekan tersebut, pemkot masih belum puas. Karenanya diberikan jangka waktu hingga 1 Maret untuk mempersiapkan lebih matang. Seperti sistem keamanan dalam gedung mulai dari kesiagaan gawat darurat, suplai air dan juga listrik. (rhm-arf/rus)