MAKASSAR, BKM–Bakal calon gubernur (Bacagub) Sulsel Akbar Faisal (AF) bisa saja tersandung untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 mendatang.
Hal tersebut lantaran anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut diduga keciprat fee proyek Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tahun 2011-2012 yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.
Sumber yang diterima koran ini, nama AF bersama Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Menkumham Yasona Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Sulawesi Utara. Selain itu, juga beberapa anggota Fraksi Demokrat yakni Taufik Effendi, Abdul Wahab Dalimunte, Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono, H Djufri, Amrun Daulay.
Dari Fraksi Partai Golkar yakni Burhanuddin Napitupulu, Basuki Tjahaya Purnama, Tubagus Iman Ariyadi, Nurul Arifin, Agun Gunanjar Sudarsa, Taufiq Hidayat, Mustokoweni Murdi, Nurokhmah Ahmad, Hidayat Mus, H Murad U Nasir, Paskalis Kossay dan Setya Novanto.
Untuk Fraksi PDIP terdapat nama Ganjar Pranowo, Alexander Litaay, Yassona H. Laoly, Eddy Mihati, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmiko, Rahadi Zakaria dan Irvansyah.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yakni Agus Purnomo dan HM Gamari Sutriso.
Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional yakni Teguh Juwarno, H Rusli Ridwan, Sukiman dan Wa Ode Nurhayati.
Untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disebut tiga orang yakni Nu’man Abdul Hakim, HM Izzul Islam dan Aw Thalib.
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing Ida Fauziyah, Masitah dan Abdul Malik Haramain
Dua partai terakhir masing-masing Gerindra yakni Harun Al-Rasjid dan Mestariani Habie, sementara Fraksi Partai Hanura masing-masing Djamal Azis dan Akbar Faisal.
Akbar Faisal yang dikonfirmasi melalui WhatsApp nya balik mengirim link berita online jakarta berjudul ‘Inilah satu (mungkin satu-satunya ) anggota Komisi II yang tidak terima apapun dari E KTP. Selanjutnya AF menulis tanggapan ‘Jangan jadi wartawan cetek yang mengembangkan berita dari sampah,’tulis AF, Senin (6/3) petang.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif yang dimintai tanggapannya lewat WhatsApp hanya menanggapinya dengan tanda gambar tersenyum.
Terpisah, Direktur lembaga Nurany Strategic Nurmal Idrus yang dimintai tanggapan soal dugaan masuknya nama AF sebagai penerima Fee dana E-KTP mengaku tak ingin mengomentari lantaran masih praduga. “Saya tak bisa mengomentari lebih lanjut, sebab ini masih praduga. Apalagi dalam penelitian-penelitian yang kami lakukan isu korupsi tak lagi sangat sensitif bagi pemilih, apalagi jika belum terbukti alias vonis,”ujar Nurmal kemarin.
Mantak Ketua KPU Makassar ini menilai keterpilihan seorang figur lebih banyak ditentukan oleh seberapa kuat dia membangun infrastruktur jaringan dan kemampuan finansial.
Dosen politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad menilai kasus yang menimpa Akbar tentu akan mempengaruhi karir politiknya kedepan. “Kasus apapun yang menimpa setiap politisi pastinya akan berdampak terhadap karir politiknya,”pungkas Firdaus. (rif)
Bacagub Sulsel Disebut Keciprat Fee E-KTP
