MAKASSAR — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memberi batas waktu atau deadline kepada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk segera menyelesaikan seluruh proses tender di instansi masing-masing paling lambat Maret ini.
Bahkan SYL menginstruksikan Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang mengawasi progres tender setiap SKPD jangan sampai lewat dari batas waktu yang diinstruksikan.
“Maret, proses tender harus segera selesai. Pak wagub saya minta turun tangan,” tegas Syahrul saat membuka Rapat Kerja Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (APBN/PHLN/DAK dan APBD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/3).
Dia juga meminta Sekretaris Provinsi, Abdul Latif untuk mengawal seluruh administrasinya agar bisa diselesaikan secapatnya.
Dia tidak mau lagi mendengar tahun ini ada keterlambatan proyek. Apalagi menyeberang ke tahun berikutnya. Segala kekurangan yang terjadi tahun lalu harus disempurnakan tahun ini.
Jika tahun lalu realisasi fisik pekerjaan dan penyerapan anggaran di kisaran 95 persen lebih, tahun ini mencapai 100 persen. Caranya, dengan mempercepat proses kegiatan.
Dia juga menekankan proyek infrastruktur strategis seperti underpass, kereta api, bypass Mamminasata dan lainnya harus berjalan sesuai target.
“Saya akan terus kawal progres proyek infrastruktur strategis kita, ” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman
mengatakan, berdasarkan data dari Bappeda Sulsel, total penyerapan keuangan SKPD Sulsel mencapai Rp6,9 triliun dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp7,2 triliun.
Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel tercatat sebagai SKPD dengan persentase penyerapan keuangan terbesar, yakni mencapai 99,38 persen. Sementara RS Labuang Baji memiliki persentase penyerapan keuangan terkecil yakni sebesar 81,73 persen.
Jufri mengatakan di tahun 2017 ini, pihaknya, akan berupaya mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat monitoring ini.
Syahrul berharap kegiatan itu dijadikan momen untuk mengetahui capaian kinerja dan serapan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, dan PHLN.
Selain itu, bisa memperoleh informasi progres pembangunan yang telah dilakukan.
Data dari website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulsel, hingga saat ini, baru beberapa item kegiatan yang ditawarkan untuk dilelang. Beberapa diantaranya pembangunan Masjid CPI, perencanaan kontruksi penataan RTH dan Lapangan Upacara Rujab, jasa kebersihan kantor lingkup Setda Sulsel (sudah lelang), pengadaan jasa konsultasi penilaian harga tanah untuk pembebasan lahan bandara aroepala, kontruksi pemeliharaan pagar anjungan TMII (sudah lelang), perencanaan pemagaran kawasan MOI, asuransi kendaraan dan lainnya. (rhm)