MAMASA, BKM — Kabupaten Mamasa hanya dijadikan ‘kambing hitam’ oleh Pemprov Sulbar. Pasalnya, menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Fraksi Golkar, H Sudirman, Pemprov Sulbar menjadikan Mamasa sebagai ikon pariwisata.
Namun realitanya, pariwisata Mamasa tidak didorong anggarannya untuk pengembangan pariwisata. Sudirman menjelaskan, secara nasional Mamasa dijadikan sebagai destinasi (tujuan) pariwisata. Tapi kenyataannya tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan Pemprov Sulbar sejak tahun 2014.
”Mamasa dijadikan sebagai ikon pariwisata. Namun sejak itu pula, tidak ada anggaran yang didorong untuk bagaimana memajukan pariwisata di Mamasa. Sangat lucu dan miris ketika Mamasa dijadikan ikon pariwisata di Sulbar. Tapi kenyataan yang terjadi, tidak ada anggaran yang didorong oleh Pemprov untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Mamasa,” jelas Sudirman di kantornya beberapa hari lalu.
Lanjut dijelaskan, untuk mengembangkan pariwisata di Mamasa, sangat dibutuhkan perhatian serius dari Pemprov. Sehingga sebagai masyarakat Mamasa tidak dalam kapasitas sebagai anggota DRPD sangat mengharapkan uluran tangan atau perhatian dari Pemprov Sulbar untuk mendorong anggaran untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di Mamasa.
”Karena kita tahu, di Mamasa banyak memiliki potensi alam, punya budaya khas yang tidak dimiliki daerah lain. Sehingga sangat diharapkan agar pariwisata Mamasa mendapat perhatian serius dari Pemprov. Jika tidak didorong pemerintah sementara Mamasa dijadikan ikon pariwisata, maka itu sama halnya Mamasa dijadikan ‘kambing hitam’,” katanya.
Untuk mengembangkan pariwisata, maka sangat dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar dibangun Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata di Mamasa sebagai satu-satunya SMK Pariwisata yang ada di Sulbar.
Namun sangat miris pula, karena SMK yang seharusnya menjadi tempat meningkatkan SDM juga tidak sesuai harapan. Lantaran pengoperasian SMK tersebut tidak sesuai yang diharapkan.
”Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu saya melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan bahwa sekolah tersebut hanya memiliki enam guru. Satu di antaranya bersatus PNS dan lainnya masih honor. Sementara jumlah siswanya hanya tujuh orang.
Menurut keterangan siswa, sudah dua hari mereka tidak belajar. Karena sudah dua hari pula gurunya tidak masuk mengajar. Menanggapi persoalan tersebut, ia berjanji akan melakukan investigasi untuk mengaudit sekolah tersebut.
Karena jika tidak demikian, maka pembangunan sekolah tersebut mubazir. Sementara pembangunan sekolah itu menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Terkait pelaksanaan investigasi yang dimaksudkan akan dilakukan dalam waktu dekat, namun sebelumnya akan dilakukan rapat triwulan pertama bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar untuk membentuk tim investigasi. (dar/mir/c)