Disdik Jamin Pencairan Dana Bos Pekan Ini

MAKASSAR, BKM — Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menyatakan, pendataan Bantuan Operasional Siswa (BOS) triwulan I sudah rampung di tingkat provinsi. Pencairan BOS triwulan I memang melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BOS yang biasanya cair pada Februari kini molor hingga pertengahan Maret.
Dana BOS tersendat lantaran adanya perubahan struktur pemerintah daerah yakni Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 yang menyebabkan beberapa SKPD dilikuidasi dan dimarger sehingga berdampak pada pengaturan aparatur yang berimbas pula pada Dinas Pendidikan Provinsi.
Pencairan belanja langsung tersebut bakal diberlakukan khusus bagi SMA dan SMK. Untuk SD dan SMP, BOS masih berbentuk anggaran tidak langsung. Selain dua mekanisme tersebut, di Sulsel ada beberapa sekolah yang menggunakan sistem pencairan nontunai.
“Untuk SMA/SMK mungkin harus menunggu beberapa saat, karena akan dikonsultasikan dulu kepada TPAD untuk penyesuaian bukan bantuan hibah melainkan belanja langsung,” kata Irman saat melakukan penandatanganan MoU bersama beberapa kepala dinas pendidikan kabupaten/kota Se-Sulsel, Selasa (21/3).
None, sapaan akrab Irman menambahkan, untuk dana bos diusahakan cair dalam minggu ini. Jumlahnya 1,185 triliun untuk SD dan SMP sedangkan untuk SMA/SMK belum ada kepastian.
“Dalam waktu minggu ini, diupayakan segera cair dana hibah itu ke kabupaten/kota,” tambahnya.
Lewat mekanisme belanja langsung, sekolah dituntut membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) lebih terperinci. Sebab, seluruh anggaran yang diberikan bakal bergantung pada permintaan sekolah.
Selain perubahan mekanisme penganggaran, proses alih wewenang dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi turut andil menghambat pencairan. Komponen di beberapa daerah belum siap. Misalnya, koordinasi antar-kepala cabang di setiap kabupaten/kota ke sekolah yang belum lancar. Tak hanya itu, beberapa daerah juga diketahui belum memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bos-nya.
Kondisi itu membuat beberapa pelaporan ke provinsi tidak bisa berjalan mulus dan sedikit banyak menghambat pencairan dana BOS.
None menekankan lambatnya pencairan BOS itu hanya berlangsung pada triwulan I. Pencairan akan otomatis lancar pada triwulan II setelah semua perangkat di provinsi dan daerah sudah siap.
“Ada beberapa daerah yang belum masuk LPJ-nya. Tapi kita segera berkoordinasi supaya distor secepatnya. Jangan sampai persekolahan berhenti hanya karena dana bos. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar sangat menyesalkan keterlambatan pencairan dana bos ini. Kata Ismunandar, sekolah-sekolah di Makassar sudah sangat membutuhkan, laporan pertanggungjawabannya juga nanti pastinya sulit.
“Setiap triwulan itu kan kita harus masukkan LPJ-nya ke Kementrian Pendidikan RI sebagai sumber anggaran dana BOS. Nah kalau akhir triwulan diterima, nanti laporannya bagaimana,” kata Ismunandar yang juga hadir pada MoU tersebut.
Padahal, kata Ismunandar, anggaran dana BOS ini sebelum-sebelumnya tidak pernah terlambat. Baru tahun ini. Untuk dana bos kota Makassar sendiri ada 40 miliar.
“Baru tahun 2017 ini terlambat, sebelumnya tidak pernah. Dana BOS inikan untuk pembayaran guru honorer, alat tulis kantor dan listrik. Sayang sekali kalau terlambat,” pungkasnya. (rhm)