MAMUJU, BKM — Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar diharapkan dapat melakukan suatu gerakan inovasi yang berdampak besar bagi pemerintahan daerah dan masyarakat Sulbar.
Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Roadmap Reformasi di lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju.
”Terkadang suatu pemerintah melakukan penerimaan pegawai berdasarkan kepentingannya. Bukan karena bentuk pelayanan utuh kepada masyarakat. Sehingga imbasnya kembali kepada Pemprov Sulbar sendiri. Jumlah pegawai terlalu besar, tapi tidak professional,” tegas Ismail.
Ketua Panitia, Muzdalifah melaporkan, tujuan kegitan tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pola pikir aparatur lingkup Pemprov Sulbar terhadap fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan road map reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik.
Kegiatan tersebut diikuti 46 orang, terdiri dari 40 orang mewakili OPD lingkup Pemprov Sulbar dan masing-masing 1 orang utusan pemerintah kabupaten. Adapun sumber anggaran berasal dari APBD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2017 Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp150 juta. Pada acara tersebut, Sekprov didampingi Kepala Biro Ortala Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atdjo. (ala/mir/c)