Danny Kantongi Pejabat Berkinerja Buruk

MAKASSAR, BKM — Pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar perlu berhati-hati. Khususnya bagi mereka yang kinerja masih kurang.
Saat ini Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto tengah melakukan evaluasi kinerja mereka di triwulan pertama. Bahkan, orang nomor satu di Makassar itu mengaku telah mengantongi sejumlah nama pejabat SKPD yang masih berkinerja buruk. Terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan. Persentasenya hingga 20 persen.
Hanya saja, wali kota yang karib disapa Danny itu belum ingin membeberkan hasil penilaiannya. Ia beralasan masih memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD untuk berbenah, dan melakukan perbaikan kualitas kerja dalam melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan.
“Ada beberapa SKPD yang memang masih belum memperlihatkan kinerjanya. Tapi kita masih beri kesempatan untuk memperlihatkan kinerjanya ke depan. Karena biasanya di triwulan pertama buruk, setelah itu mulai membaik di triwulan berikutnya. Jadi lihat saja dulu, sebelum melakukan mutasi,” kata Danny saat tugas dinas di Jakarta, Senin (3/4) sore.
Mantan konsultan tata ruang Pemkot Makassar ini kemudian memberi jangka waktu pembenahan dan perbaikan kinerja SKPD hingga Juni mendatang.
“Sebenarnya Mei sudah bisa diukur kinerjanya. Tapi kita berikan kesempatan hingga Juni. Kalau memang masih belum maksimal, maka tidak ada lagi toleransi yang diberikan. Kecuali dilakukan penggantian. Kita kasih kesempatan dulu. Kalau tidak berubah, kita cari yang mau bekerja dan inovatif,” tandasnya.
Selain mengevaluasi kinerja pejabat di jajaran SKPD lingkup Pemkot Makassar, wali kota juga memberikan penegasan kepada kepala pasar. Mereka diminta untuk membenahi lingkungan pasar selama penilaian Adipura.
Dia menyerahkan sepenuhnya ke Dirut PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam untuk mencopot kepala pasar yang memiliki kinerja buruk. Termasuk yang tidak mampu mewujudkan program yang dihadirkan, yakni Makassar Tidak Rantasa (MTR).
“Kita serahkan ke PD Pasar Makassar Raya. Kalau memang kinerjanya buruk, cari yang lain yang mau bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Rahim Bustam yang turun langsung memantau kondisi kebersihan dan penataan pasar, mengaku sempat kecewa.
Pasalnya, ia masih menemukan banyak sampah plastik yang bercampur limbah menumpuk dalam saluran air di Pasar Pa’baeng-baeng.
Kondisi tersebut membuat seluruh Direksi PD Pasar Makassar Raya heran. Sebab hampir setiap hari pasar tradisional, khususnya pasar Pa’baeng-baeng yang menjadi sasaran penilaian Adipura Paripurna 2017 rutin melakukan patroli kebersihan.
“Setiap hari kita bersihkan ini. Bahkan sampai malam. Kenapa masih ada sampah. Apakah pasar ini bersih kalau dikontrol? Harus ada kesadaran dari seluruh pihak. Termasuk kepala pasar ini,” keluh Rahim Bustam yang menemukan tumpukan sampah dalam drainase pasar Pa’baeng-baeng, Senin (3/4) siang.
Menurutnya, pasar di Kota Makassar harus sehat meski tanpa adanya tim penilai Adipura. Guna mewujudkan pasar tradisional yang sehat, aman dan nyaman, diperlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak.
“Saya sudah edarkan surat imbauan agar seluruh staf, baik di direksi maupun di pasar, sebelum masuk dan pulang harus membersihkan. Saya sengaja tekankan budaya bersih karena hasilnya tentu untuk kita semua,” ucapnya.
Diakui Rahim Bustam, hasil evaluasi kinerja yang dilakukan pihaknya, kepala pasar Pa’baeng memiliki kinerja buruk. Ia disebutkan hanya bekerja ketika dipantau dan dikontrol.
Karena itu, dalam waktu dekat PD Pasar Makassar Raya akan mencari figur yang dinilai mampu menduduki jabatan dan menjalankan amanah yang diberikan.
“Saya akan copot ini kepala pasar. Masa’ biar jaga kebersihan tidak bisa. Saya saja turun langsung membersihkan. Haruskah dipantau baru mau membersihkan,” cetusnya.
Terpisah, DPRD Kota Makassar mengagendakan untuk menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja OPD pekan depan. Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdi Asmara, mengakui memang ada beberapa pimpinan OPD yang belum memperlihatkan kinerja baik.
“Kita akan evaluasi kinerjanya perizinan, DTRB dan kepegawaian. Juga melihat banyaknya tenaga honorer dan PNS yang malas,”Ujarnya. (arf-ita/rus)