Ibnu-Hamzah Menguat Pimpin Golkar Sulbar

MAMUJU, BKM — Dua orang kader senior Partai Golkar Sulbar, Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan memiliki kans kuat untuk memimpin DPD Partai Golkar Sulbar. Hal ini berdasarkan aspirasi mayoritas kader Golkar se-Sulbar yang dikemukakan saat rapat pengurus Golkar Sulbar, di Hotel d’Maleo, Mamuju, akhir pekan lalu.
Ibnu Munzir saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Sulbar dan Hamzah Hapati Hasan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar. Bahkan, para kader mengancam akan ‘mogok’ bekerja untuk partai jika ada nama lain di luar dua nama ini yang direkomendasikan DPP Golkar untuk menjadi ketua Golkar Sulbar.
Plt Ketua Golkar Mamuju, Damris, mengemukakan, sudah jadi harga mati jika kader Golkar harus diprioritaskan menjadi ketua Golkar Sulbar. Dan para kader sudah sepakat untuk mengusulkan dua nama, yaitu Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan.
”Pokoknya, kami hanya mau dua nama ini yaitu Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan. Kalau Musda berlangsung kita tetapkan saja secara aklamasi Ibnu Munzir atau Hamzah yang menjadi ketua. Kalau ada nama di luar mereka berdua, kami tidak akan terima,” kata Damris yang juga Wakil Ketua Golkar Sulbar ini.
Plt Golkar Mamuju Utara, Marigun Rasyid, mengemukakan hal yang sama. Menurutnya, tidak ada lagi kader yang layak untuk menjadi ketua Golkar Sulbar selain Ibnu dan Hamzah. Karena keduanya sudah teruji loyalitasnya pada partai dan memiliki kemampuan yang cakap mengelola organisasi.
”Kita harus mengambil pelajaran dan mengevaluasi hasil Pilgub kemarin. Karena bukan kader yang diusung, maka para kader juga tidak semangat bekerja. Makanya, untuk ketua Golkar Sulbar ke depan harus berasal dari kader yang betul-betul sudah teruji loyalitasnya dan sudah sangat berpengalaman. Sehingga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Dan hal ini hanya ada pada pak Ibnu dan pak Hamzah,” jelas Marigun.
Plt Golkar Majene, Hamsah Sunuba, mengatakan, jika Ibnu atau Hamzah yang terpilih menjadi Ketua Golkar Sulbar, maka ia akan bekerja habis-habisan untuk memenangkan suara Golkar pada momen-momen politik yang akan datang di wilayah Polman.
”Untuk Pemilu nanti, kami akan memenangkan Golkar di wilayah dapil kami di Polman dan suara yang signifikan untuk pak Ibnu Munzir agar bisa duduk kembali menjadi anggota DPR RI,” ungkap Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sulbar ini.
Menanggapi aspirasi dari para kader ini, baik Ibnu maupun Hamzah sama-sama menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme partai dan petunjuk dari DPP Golkar. Hamzah mengemukakan, pada dasarnya ia sangat sepakat jika kader Golkar yang paling loyal dan berpengalaman yang dipilih menjadi ketua Golkar Sulbar.
Bahkan, secara pribadi ia mendorong Ibnu Munzir untuk menjadi ketua. ”Kalau saya, lebih baik pak Ibnu saja daripada orang lain. Karena ini menyangkut harga diri partai. Mau ditaruh dimana muka kita kalau harus orang lain yang jadi ketua. Sementara kita yang berdarah-darah mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk membesarkan partai. Cukuplah kita belajar dari Pilgub yang mengusung calon di luar kader, sehingga kita kalah. Karena para kader tidak bekerja sepenuh hati. Hal ini harus jadi pertimbangan dan evaluasi DPP,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sulbar ini.
Ia menambahkan, jika Ibnu betul-betul serius ingin menjadi ketua Golkar Sulbar, maka ia siap menggalang kekuatan untuk memenangkan. ”Kalau pak Ibnu mau, kita langsung tetapkan saja secara aklamasi saat Musda nanti. Kalau perlu saya dan pak Ibnu satu paket. Pak Ibnu jadi ketua dan saya biarlah tetap jadi sekretaris. Yang penting, kita semua tetap solid. Pak Ibnu tinggalkan saja jabatan di DPP Golkar dan fokus sebagai Ketua Golkar Sulbar. Sehingga kita sama-sama bisa membesarkan partai. Saya yakin, jika saya dan pak Ibnu menyatu ditambah dukungan dari teman-teman semua, maka kita akan mempunyai kekuatan besar,” jelas Hamzah.
Tapi, jika Ibnu Munzir tidak bersedia menjadi ketua Golkar Sulbar, maka Hamzah bersedia untuk memegang jabatan tersebut. Dengan catatan mendapat restu dari DPP dan didukung kader-kader Golkar se-Sulbar.
Ibnu Munzir yang juga Plt Ketua Golkar Sulbar mengemukakan, semuanya akan dikembalikan ke mekanisme yang ada dan instruksi dari DPP. ”Sudah ada instruksi dari DPP jika Musda dilaksanakan secepatnya. Petunjuk dari DPP, Musda dimulai dari tingkat bawah seperti dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan terakhir provinsi. Tujuannya agar pengurus dirapikan dari tingkat bawah terlebih dahulu supaya bisa lebih solid pada tiap tingkatan,” ujarnya.
DPP telah mengeluarkan jadual untuk pelaksanaan Musda tingkat kecamatan dan kabupaten dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Sedangkan Musda tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli atau seusai bulan Ramadan.
”Sedangkan kriteria calon ketua, menurut arahan ketua umum, tetap diutamakan,” ujarnya.