MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ramai-ramai mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.
Pada rapat paripurna, Kamis (6/4), legislator Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle menyoroti LKPj Gubernur Sulsel yang memiliki data yang kurang bagus. “Menyampaikan angka-angka dalam progres pembangunan pemerintah haruslah berhati-hati, karena penilaiannya selain terkait tentang kebijakan dan penganggaran yang butuh pertanggungjawaban, juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemimpin,” tegas Selle.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel ini-pun mencontohkan, bila persentase capaian peningkatan jembatan dan jalan dari kondisi mantap jalan masih sangat rendah , baru sebesar 61, 86 persen. “Angka pemeliharaan jalan yang dicantumkan mungkin juga keliru, masa hanya 8,145 km. Padahal, program jalan masuk sebagai prioritas ketiga Pemprov Sulsel,” ujar Selle.
Legislator PAN, Andi Yusran Paris juga mengemukakan, bila sisi pendapatan memang ada kenaikan, tapi belum mencapai target yang diharapkan. “Silpa masih cukup besar. Kedepan kita berharap silpa semakin kecil,” ujar Yusran.
Tak hanya itu, Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini menilai jika belanja setiap SKPD harus terukur dan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. ” Untuk hibah barang diharapkan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” ucapnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi di Sulsel, Yusran juga melontarkan kritiknya. “Gini, rasio masih tinggi, diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi pemerataan bagi masyarakat di Sulsel,” katanya.
Tidak hanya sampai disitu, legislator Partai Golkar, HA kadir Halid juga mengkitisi soal pertumbuhan ekonomi yang belum membaik. “Pertumbuhan ekonomi Sulsel 7,41 persen ini tinggi, tapi apakah dibarengi dengan pemerataan pembangunan kemudian pemerataan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Kadir Halid.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini-pun menilai jika dari data penduduk miskin juga masih cukup tinggi yakni 9,25 persen meski turun dibanding tahun 2015 yakni sebesar 10,25 persen.
Hal lainnya yakni menyangkut pencapaian rumah layak huni dalam program peningkatan kualitas rumah di 24 kabupaten kota sebanyak 2.000 unit. Selain itu ada tambahan dari program pusat sebanyak 3.000 unit. Pertanyaanya dimana saja daerah yang menerima program tersebut, harus jelas datanya, ” ucap Kadir.
Legislator PKS Sulsel, Ariady Arsal juga melontarkan kritik yang berkaitan dengan badan usaha milik desa (BUMDes) di Sulsel yangh baru mencapai 22 persen. “BUMDes itu merupakan program kabupaten. Jika baru terealisasi di 660 dari 2.953 desa di Sulsel, berarti baru sekitar 22 persen,” ujar Ariady.
Yang hangat dalam rapat kemarin, sejumlah legislator nyaris memboikot pelaksanaan rapat paripurna. Pasalnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo tidak hadir lantaran sedang menunaikan ibadah umrah bersama sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
Padahal sesuai ketentuan yang berlaku, LKPj memiliki batas waktu hingga akhir Maret, tentunya tidak bisa ditunda lagi. Sebelumnya sudah ada saran dari gubernur agar paripurna LKPJ ditunda namun dewan tidak menyetujui.
Paripurna LKPJ dipimpin ketua DPRD Sulsel, HM Roem disertai dua wakil ketua masing-masing Yusran Sofran dan Andi Rahmatika Dewi, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang bertindak atas nama Gubernur. Sementara dua wakil ketua lainnya yakni Ni’matullah dan Ashabul Kahfi tidak terlihat hadir.(rif)