MAKASSAR, BKM– Sejumlah prestasi telah berhasil diraih Pemerintah Kota Makassar selama kurang lebih tiga tahun terakhir, namun dalam urusan penertiban ” pak ogah” sikap pemerintah masih dianggap lemah.
Anggota Komisi C DPRD Makassar, Supratman menilai, kehadiran sejumlah “pak ogah” dipersimpangan jalan menjadi bukti kuat jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Makassar belum bersinergi dengan baik.
Menurutnya, kehadiran “Pak Ogah” sangat menggangu serta merusak tatanan perkotaan, sehingga ia mengimbau jajaran pemerintah untuk bersikap dengan tegas. Termasuk jangan terkesan tutup mata dengan membiarkan kota ini dipenuhi dengan segudang masalah.
“Untuk mewujudkan kota dunia, Pemkot Makassar harus bisa menuntaskan masalah termasuk masalah terkecil seperti “Pak Ogah” harus diselesaikan. Munculnya “Pak Ogah” masih menghiasi sejumlah ruas jalan di Kota Makassar,” ungkap Supratman akhir pekan lalu.
Legislator Fraksi Nasdem itu menambahkan, kehadiran “Pak Ogah” yang semakin bertambah menjadi masalah besar di Makassar. Ia menilai kehadiran “Pak Ogah” bukan menjadi solusi mengatasi macet tetapi justru sebaliknya membuat kemacetan.
Bahkan menurutnya, lebih baik di persimpangan jalan atau pemotong jalan tanpa keberadaan “Pak Ogah”, sebab kehadirannya itu dinilai sumber masalah. “Pak ogah itu tidak bekerja dengan ikhlas namun mengharapkan imbalan. Jika tidak dikasih uang maka berbagai aksi dilakukan seperti merusak lampu kendaraan atau menggores,” tambahnya.
Legislator asal kecamatan Panakkkang dan Manggala juga menagih hasil dari pekerjaan Brigade Anti Kemacetan (BAK) yang berisi 150 personel hasil dari bentukan Dinas Perhubungan (Dishub) kota Makassar pada 2016.
Kehadiran brigade itu dibentuk untuk memberantas salah satunya menertibkan aksi “Pak Ogah” di jalanan, namun hingga saat ini aksi heroik BAK yang ditugaskan membereskan “Pak Ogah” serta mengatur lalu lintas di sejumlah titik macet belum nampak.
“Apa pekerjaan brigade anti kemacetan sampai saat ini belum ada dampak hasil dari BAK yang dirasakan masyarakat. Kemacetan di Makassar ini semakin meluas,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar Mario Said mengatakan, keberadaan “Pak Ogah” saat ini masih menuai pro dan kontra. Meski begitu, dia berjanji tetap menertibkan para “Pak Ogah” yang tersebar di sejumlah persimpangan dan pemotongan di Makassar. “Itu akan ditertibkan dek, sudah banyak masyarakat memang mengeluhkan sikap “Pak Ogah”,” ujarnya.
Lanjutnya para “Pak Ogah” yang beraksi mengatur lalu lintas tidak hanya dari kalangan orang tua, namun juga terdapat anak yang di bawah umur. Sehingga, pihaknya akan bersikap tegas apalagi keberadaan mereka di jalan raya dapat membahayakan dirinya serta pengguna jalan lainnya.
“Kita akan berupa untuk mencarikan solusi terhadap kegiatan itu karena sekarang saja aktifitas pak ogah ini juga bersiko, sehingga harus memang ditertibkan,” tutupnya. (ita)