MAMUJU, BKM — Pencanangan desa tuntas Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun diinisiasi keinginan untuk memastikan seluruh anak dapat bersekolah. Jika ini dapat dilakukan semua desa, maka mau tidak mau ini akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Demikian disampaikan Konsultan Unicef, Zakir Akbar di hadapan Bupati Mamuju, H Habsi Wahid, di ruang kerja bupati Mamuju, Jumat (7/4). Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Yayasan Karampuang, Aditiya, Kepala BPMD Kabupaten Mamuju, Ketua Dewan Pendidikan, Hajrul Malik, para kepala desa dan tim tuntas Wajar 9 tahun.
Zakir mengungkapkan, pada 30 November 2016 lalu, bupati Mamuju telah mencanangkan desa tuntas Wajar 9 tahun. Yakni dengan membuat 3 desa sebagai pilot project, yaitu Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro, Desa Bunde Kecamatan Sampaga, dan Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat.
Dari sejumlah desa yang ada ini, semuanya sudah melewati beberapa tahap, mulai dari lokakarya pendidikan serta telah dilakukan pembentukan tim tuntas Wajar 9 tahun pada tingkat kabupaten yang dipimpin langsung bupati Mamuju.
Sementara dalam lokakarya dan pelatihan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data (PPBD), rekonfirmasi data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), lokakarya desa sampai pada pendampingan penyusunan RKP dan RPJM desa. Dan pada hari ini, pendampingan yang dilakukan ditiga desa tersebut hampir final RKP nya khusus untuk sektor pendidikan.
Saat ini belum dilakukan pengembalian anak ke sekolah dan melaunching desa tuntas Wajar 9 tahun, kalau merujuk pada SK bupati terkait desa tuntas, indikator diharapkan diakhir tahun 2018, sudah selesai ditiga desa ini.
”Tentu kita berharap prosesnya bisa lebih cepat, sehingga itu dapat betul–betul memiliki tiga esa dengan model yang bisa menjadi inspirasi bagi desa lain,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Zakir, masalah situasi data untuk sektor pendidikan khususnya anak ditiga desa yang tidak bersekolah itu sebanyak 25 anak di Desa Botteng Utara, 23 anak di Desa Bunde, dan 33 anak di Desa Dungkai. Dengan demikian, total anak yang tidak bersekolah sebanyak 81 anak.
Bupati Mamuju, H Habsi Wahid menjelaskan, dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, maka itu diukur dari IPM. ”Saya selaku bupati Mamuju, dari awal terus konsen dan berkomitmen pada program. Apalagi, didata SIPBM masih ada sekitar 10 ribu data anak putus sekolah. Tentunya sangat memprihatinkan. Maka tahun ini, dengan 3 desa ini saya kira bisa membentuk generasi cerdas yang mempunyai pendidikan baik. Sehingga punya harapan hidup pada masa akan datang,” katanya. (ala/mir/c)