Trayek Barombong Jadi Prioritas Petepete Smart

MAKASSAR, BKM — Pengadaan petepete smart ditargetkan bisa ditender pada bulan Mei mendatang. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menghadirkan 10 unit di tahap pertama ini.
Untuk trayeknya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut jalur Barombong, Kecamatan Tamalate sebagai prioritas. Begitu pula dengan trayek lain yang selama ini sepi dengan angkutan petepete.
Kepala Bidang Transportasi Dishub Kota Makassar Faisal, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus merampungkan dokumen rancang bangun petepete smart. Dalam dokumen ini tercakup dimensi mobil yang akan dioperasikan.
Setelah dokumen dirampungkan, Dishub kemudian mengajukannya ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya mulai melakukan tender.
“Kita masih fokus melengkapi dokumen rancang bangun untuk diserahkan ke pusat. Kalau sudah ada persetujuan kita dapat dari pusat, langsung dilaksanakan tender,” kata Faisal, kemarin.
Bulan ini, kata Faisal, dokumen rancang bangun dipastikan telah selesai. Selanjutnya tender pada bulan Mei, dan beroperasi pada September mendatang. Untuk pengadaan sepuluh unit Petepete Smart, pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar.
“Bulan ini dokumen kita serahkan ke pusat. Paling lama satu bulan setelah kita ajukan sudah ada persetujuan. Apalagi, pusat sudah respon. Mei kita tender dan September sudah bisa dioperasikan. Terkait merek dan type serta dimensi mobil yang nanti akan kita bangun, kami masih pikirkan,” jelasnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menargetkan pengadaan sepuluh unit petepete smart dapat diselesaikan Mei. Dengan begitu, masyarakat umum mulai dapat menikmatinya di bulan September mendatang.
“September sudah harus beroperasi. Sekarang masih selesaikan prosesnya dan kemudian melakukan tender. Salah satu yang jadi prioritas layanan petepete smart adalah masyarakat Barombong,” kata Danny saat berbicara di depan warga Kelurahan Barombong pada launching program Jaksa Samboritta Jilid II, Minggu (9/4).
Penegasan Danny itu menjawab pertanyaan sekaligus keluhan salah seorang warga soal angkutan penumpang umum yang tidak melayani rute Barombong.
Penjelasan wali kota senada dengan harapan anggota DPRD Makassar. Mereka merekomendasikan dan menyetujui jika jalurnya dibagi per kecamatan.
Namun, sebelum merealisasikannya di lapangan, anggota Komisi C Susuman Halim meminta pemkot melakukan evaluasi. Terutama layak tidaknya petepete smart beroperasi di jalur yang tidak dilalui angkutan umum lainnya.
”Memang bagus dibagi saja jalurnya untuk tidak menimbulkan gesekan. Tapi ini terkait biaya operasional petepete smart. Juga jalur yang dilalui nantinya, apakah memang sudah layak,” kata legislator Partai Demokrat ini, kemarin.
Diakui Sugali, sapaan akrab Susuman Halim, di awal wacana kehadiran petepete smart telah memunculkan pro dan kontra. Khususnya di kalangan mereka yang menggantungkan hidup dari profesi sopir petepete.
Sugali sempat mengkritisi beberapa jalur transportasi umum yang belum diatur dengan tegas, serta penindakannya jika ditemukan pelanggaran. Ia mencontohkan keberadaan becak motor (bentor) yang mengganggu jalur petepete, serta kerap masuk jalur terlarang seperti Jalan Ratulangi, AP Petta Rani, Veteran dan jalan protokol lainnya.
“Kalau sudah diatur menjadi percontohan nasional jalur petepete smart, maka harus diimbagi dengan adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengawasi aksi saling berburu penumpang di jalan raya dan protokol. Karena itu sangat mengganggu pengguna jalan lainnya,” cetusnya.
Wakil Ketua Komisi A Wahab Tahir menegaskan, layak tidaknya petepete smart beroperasi di jalur yang tidak dilalui angkutan umum lainnya, tergantung masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkannya.
“Saya pikir ini sudah sesuai peruntukannya. Ada pembagian jalur agar tidak tumpang tindih di jalan raya,” ujarnya.
Pengamat masalah transportasi Prof Adi Adjisasmita mengemukakan, jika melihat spesifikasi maupun bentuknya, petepete smart bisa menjadi alternatif transportasi massal yang bisa mendukung moda transportasi lain yang sudah ada sebelumnya, seperti BRT dan petepete konvensional.
Prof Adi mengemukakan, petepete smart cukup efektif menjadi feeder atau penghubung. Utamanya dari jalan-jalan utama ke area kompleks perumahan.
Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dioperasikan di rute-rute yang selama ini belum tersentuh angkutan massal. Artinya, kehadirannya tidak saling tumpang tindih dengan yang sudah ada.
Namun, untuk pengoperasiannya, Pemkot Makassar ditekankan untuk secara cermat melakukan uji kelayakan atau studi. Terutama seberapa efektif mampu melayani masyarakat. Harus ada studi rute. Khususnya terkait dampak sosial yang bisa muncul jika petepete smart itu beroperasi.
“Jadi sebelum dioperasikan secara paten, pemkot harus kaji dulu dalam beberapa hal. Di trayek seperti apa moda transportasi itu beroperasi. Harus memang ada studi rute terlebih dahulu. Tapi kalau tidak salah, uji kelayakan sementara dilakukan saat ini, ” ungkapnya kepada BKM, Selasa (11/4).
Dia melanjutkan, petepete smart harus bisa terintegrasi dengan moda transportasi umum lain yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, kehadiran itu tidak mematikan transportasi yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, moda transportasi yang dirancang Pemkot Makassar itu secara konprehensif mampu menjadi transportasi antarmoda maupun intermoda. Apalagi dalam kawasan Mamminasata. (arf-ita-rhm/rus)