”Terima Kasih, Kodam XIV Hasanuddin Dikembalikan”

MAKASSAR, BKM — Kodam VII Wirabuana resmi berganti nama menjadi Kodam XIV Hasanuddin. Prosesi penggantian nama itu dilakukan dalam sebuah upacara kemiliteran di Lapangan Karebosi, Rabu (12/4). Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono hadir dan memimpin langsung jalannya upacara.
Ada beberapa alasan sehingga Kodam VII Wirabuana berubah nama. Menurut Jenderal Mulyono, Kodam XIV/Hasanuddin merupakan bagian dari program penataan organisasi TNI AD sesuai Renstra 2015-2019. Tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan yang semakin kompleks serta multidimensional.
”Berangkat dari pertimbangan dan pemahaman tersebut, TNI AD secara terus menerus menata organisasi di jajarannya. Dan salah satu diantaranya adalah pemekaran Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIII/Merdeka dengan wilayah pembinaan meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta Kodam XIV/Hasanuddin dengan wilayah meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara,” jelas Jenderal Mulyono .
Ditambahkan pemilik empat bintang ini, gelar kekuatan TNI AD merupakan bagian dari pembangunan postur TNI AD, yang tercantum dalam dokumen MEF (Minimum Essential Force) dan dokumen Renstra TNI AD 2015-2019, menjadi upaya untuk mengatasi rentang komando yang cukup luas dan panjang. Di mana Kodam VII/Wirabuana semula bertanggung jawab atas seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan di sekitarnya.
Jenderal Mulyono memaparkan, secara historis, cikal bakal Kodam XIV/Hasanuddin, yaitu Teritorium VII/Indonesia Timur. Membawahi Sulawesi dan Maluku. Dibentuk pada tahun 1950 sebagai respon dari pemerintah dan TNI dalam mengatasi pemberontakan dan aksi bersenjata di seluruh tanah air.
Pada tahun 1957, Teritorium VII/Indonesia Timur dilikuidasi menjadi empat kodam. Diantaranya, Kodam XlV/Hasanuddin dengan wilayah meliputi Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta Kodam XllI/Merdeka dengan wilayah meliputi Sulawesi Utara dan Tengah.
Pada tahun 1985, diadakan reorganisasi di lingkungan ABRI yang menyederhanakan 17 kodam menjadi 10 kodam, berdasarkan kebutuhan dan hakikat ancaman pada saat itu. Keberadaan kodam-kodam, terutama di luar Pulau Jawa dianggap tidak efisien, baik dari segi penggunaan dan pemusatan kekuatan maupun dari segi anggaran pertahanan.
Keberadaan Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin kala itu sudah tidak efektif lagi untuk mewujudkan konsepsi pertahanan pulau utama, yang menerapkan penghematan tenaga serta pemusatan kekuatan yang memiliki mobilitas tinggi.
“Inilah yang mendasari likuidasi kedua kodam tersebut menjadi Kodam VII/Wirabuana,” ungkap Jenderal Mulyono.
Namun seiring waktu, dan menjawab tantangan kebutuhan saat ini, nama Kodam XIV Hasanuddin kembali digunakan.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sangat mengapresiasi penggantian nama ini. Malah, secara langsung dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena nama Kodam XIV Hasanuddin kembali digunakan.
Orang nomor satu di Sulsel itu, berharap penggunaan kembali nama Sultan Hasanuddin dapat mengembalikan marwah, kehormatan serta kebanggaan Kodam beserta seluruh satuan dan prajurit jajarannya terhadap Sultan Hasanuddin, sang pahlawan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Terima kasih sudah mengembalikan nama Kodam XIV Hasanuddin. Kami sangat mengapresiasi perubahan nama Kodam VII Wirabuanan menjadi Kodam XIV Hasanuddin,” kata Syahrul.
Menurut dia, Sultan Hasanuddin merupakan nama yang sakral dan memiliki nilai sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Sultan Hasanuddin bukan hanya milik Sulsel. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional yang perjuangannya mengusir penjajah telah diakui dunia,” tambahnya .
Dia melanjutkan, gelar Ayam Jantan dari Timur yang disematkan oleh penjajah, merupakan simbolik sebuah keberanian dan konsistensi Sultan Hasanuddin dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia..
Lanjut Syahrul, pembangunan pulau Sulawesi menjadi dua Kodam, merupakan sebuah kebutuhan dalam pertahanan keamanan. Sebab, perkembangan negara yang semakin besar, pasti beragam ancaman juga menyertainya. Sehingga pembagian wilayah ini akan mempermudah pemetaan dan pengendalian teritorial dengan berbagai ancaman konflik yang ada di dalammya. (rhm/rus)