MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar belum melaksanakan lelang Jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar.
Lambannya pelaksanaan lelang jabatan sekkot karena Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto belum memberikan petunjuk pelaksanaan lelang untuk mengganti Ibrahim Saleh yang memasuki masa pensiun pada Juni mendatang.
“Kita belum buka lelang jabatan karena belum ada petunjuk dari pak Wali. Kalau pak wali perintahkan segera laksanakan lelang pasti kita laksanakan apalagi sejak dulu kita sudah siap,” tegas Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman, Rabu (12/4).
Melihat belum ada tanda-tanda akan dibukanya lelang jabatan Sekkot Makassar, maka diperkirakan pengisian jabatan Sekkot Makassar dilakukan dengan cara penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk langsung Wali Kota Makassar. Dimana pejabat yang dapat mengisi jabatan sebagai Plt Sekkot Makassar adalah pejabat yang senior.
“Kemungkinan plt ji nanti itu, dan itu bisa ji supaya kerjaan atau tugas di Sekkot tetap berjalan. Tapi setelah plt ada, pak Wali tetap harus buka lelang supaya ada yang definitif dan itu bisaji. Tidak mutlak pejabat plt menjadi definitif. Kembalikan ke pak Wali saja,” katanya.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pengisian jabatan Sekkot Makassar dilakukan dengan cara penunjukan plt. Itu dilakukan karena pemerintah kota beberapa bulan terakhir fokus menyelesaikan beberapa program kegiatan khususnya pemilihan ketua RT dan RW. “Kita lewatkan dulu lelang dan plt saja dulu. Lelang juga kita masih koordinasi ke pusat,” singkatnya.
Sementara itu Sekkot Makassar, Ibrahim Saleh mengaku siap melepas jabatannya. Dimana dirinya juga akan mengambil widyaiswara untuk mengisi siswa waktu di masa pensiun dengan mengajar di lembaga pendidikan.
Jelang penunjukan plt dan lelang jabatan, Ibe sapaan akrab sekkot berharap pejabat yang mengganti dirinya adalah pejabat yang profesional dan sesuai dengan persyaratan diantaranya adalah memiliki jabatan eselon II dan bebas dari kasus hukum.
“Pejabat yang yang eselon II dan tidak pernah berkasus itulah yang dapat menjadi Sekda Kota Makassar,” ucapnya.
Dari pantauan BKM di Balai Kota Makassar, sejumlah nama sudah mulai menguat menjadi plt sekkot. Termasuk nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Erwin Syafruddin Hayya. Erwin dinilai layak karena sangat mengetahui proses keluar masuknya anggaran daerah di Pemerintah Kota Makassar.(arf)