Pemkab Berharap tak Disclaimer Lagi

ENREKANG, BKM — Pemkab Enrekang berupaya meningkatkan dari opini disclaimer yang diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel atas pengelolaan anggaran pada tahun 2015 lalu, menjadi opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) pada tahun 2017 ini.
Sekkab Enrekang, H Chairul Latanro saat ditemui BKM di Kantor Bupati mengatakan predikat yang memalukan itu dijadikan sebagai pengalaman untuk memperbaiki sehingga Enrekang bisa meraih predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP) pada tahun 2017.
“Harus ada peningkatan dari disclaimer dan kita mesti jadikan sebagai pengalaman untuk memperbaki status ini. Muda-mudahan hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah sesui standar,”harap Chairul Latanro.
Menurutnya, semua elemen dari masyarakat sampai
pemerintah tidak mau jika Enrekang kembali
mendapatkan disclaimer yang kedua kalinya. Untuk itu Pemkab setempat berupaya siang dan malam untuk kepentingan tersebut agar keluar dari predikat yang memalukan ini.
“Pada pemeriksaan BPK tahun ini kita berupaya siang dan malam untuk kepentingan ini agar tidak disclaimer lagi,”beber Chairul.
Sebelumya, anggota DPRD Enrekang, Andi Aswan
berharap kepada Pemkab mengambil langkah menggenjot para SKPD agar koopertif menyerahkan data yang dibutuhkan BPK selama pemeriksaan. Jika ini tidak dilakukan bisa saja akan meraih opini disclaimer yang kedua.
“Jika SKPD tidak kooperatif menyerahkan data yang dibutuhkan BKPK selema pemeriksaan,Enrekang bisa disclaimer lagi seperti tahun lalu,”jelas Andi Aswan. (her/C)