POLITIK Identitas akan sulit di pisahkan di Sulsel yang akan menggelar Pemilihan gubernur (Pilgub), Pemilihan wali kota (Pilwali) maupun Pemilihan bupati (Pilbup) yang akan digelar serentak 28 Juni 2018 mendatang.
Politik identitas yang oleh Geertz disebut politik aliran, yang jauh lebih parah karena bernuansa SARA. Hal tersebut dikemukakan politisi Partai Nasdem Luthfi A Mutty. Menurut Luthfi yang juga anggota DPR RI ini Pilgub DKI telah usai. Hasilnya adalah Anis-Sandi mendapat mandat dari rakyat Jakarta untuk memimpin DKI 5 tahun ke depan. “Saya menilai, inilah Pilkada paling menyedot perhatian, bukan saja oleh warga Jakarta, tapi juga oleh rakyat Indonesia pada umumnya,”ujar Luthfi.
Menurutnya, munculnya politik identitas ini tentu tidak bisah dipisahkan dengan situasi dan kondisi sosial bangsa belakangan ini. “Jika mengacu pada gini rasio, maka tingkat ketimpangan kita saat ini (0,39) memang sedikit ada perbaikan dibanding perode pemerintahan SBY yang menyentuh angka 0,41, namun demikian, distribusi kekayaan masih menunjukkan angka yang menghawatirkan,”jelasnya. Luthfi beralasan, betapa tidak. 49,3% dari 26,684 T kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1% orang terkaya Indonesia. Artinya, hampir 50% kekayaan Indonesia dikendalikan oleh 1% orang Indonesia, yang kebetulan hampir seluruhnya non pribumi. Kenyataan ini sekaligus menempatkan Indonesia berada pada urutan 4 negara di dunia dengan tingkat ketimpangan yang parah.
“Berdasarkan data di atas, maka politik identitas yang mengemuka dalam Pilkada DKI, bagi saya, tidaklah mengagetkan. Kenapa? Karena secara teoritis, ketika ketimpangan merebak dan menjadi pemandangan sehari-hari, maka mereka yang “kalah” akan lari berlindung di balik identitasnya,”pungkasnya. (rif)
Politik Identitas Sulit Dipisahkan
