Sulbar Terbaik Fasilitasi Pilkada Serentak 2017

MAMUJU, BKM — Perayaan Hari Otonomi Daerah (Otoda) secara serentak dilaksanakan pada Senin, 25 April 2017. Perayaan Hari Otoda tingkat pusat tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Apresiasi Terbaik Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur.
”Hal tersebut menunjukkan, Pemprov Sulbar dengan tekad dan kerja keras, serta kerjasama yang baik bersama semua pihak terkait telah mampu mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih, jujur, dan aman. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Jamila, Asisten Administrasi Umum saat mewakili Gubernur Sulbar menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Otoda yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin (25/4).
Ia juga menyampaikan, berkaitan hal tersebut, Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menghadiri peringatan tersebut sekaligus menerima penghargaan dari Mendagri. Lanjut disampaikan, saat ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015, ada sejumlah pemerintah daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi. Namun ada pula pemerintahan daerah dengan capaian kinerja yang masih rendah.
Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. ”Manfaatkan seluruh potensi sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat dari kalangan dunia usaha,” kata Jamila.
Ia juga menyampaikan, salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka membangun daerah dan desa adalah alokasi dana transfer untuk setiap daerah otonom (baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus), serta alokasi dana desa untuk setiap desa.
Diharapkan dana transfer dan dana desa tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sebagai wujud utama dari peningkatan kinerja tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, lanjut Jamila, pemerintah pusat secara intensif mengembangkan program pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah, membuka isolasi pada kawasan terpencil dan pualu-pulau terluar, serta memudahkan jaringan transportasi antar daerah.
”Saya mengetahui, masing-masing pemerintah daerah juga memprioritaskan program pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di daerah.
Jamila juga menyampaikan, saat ini Kementrian Dalam Negeri sedang mengembangkan program ‘Smart City’ atau Kota Pintar untuk mendorong setiap pemerintah daerah agar mengembangkan electronic government dalam penyediaan pelayanan publik.
Terkait program smart city tersebut, juga dikembangkan program city branding atau pencitraan kota untuk mendorong setiap Pemda Kota memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yangb berbasis electronical government.
Terkait peningkatan pelayanan publik melalui E-Government, beber Jamila, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar telah membuat aplikasi Electric Government dalam bentuk elektronik pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disingkat SILAPPDA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegasi, mudah diakses, akurat, dan komprehensif. Upacara tersebut dihadiri pejabat eselon II, III, dan IV serta staf lingkup Pemprov Sulbar. (ala/mir/c)