MAKASSAR, BKM — Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi dalam memperingati hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 di depan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (2/5).
Sebanyak 100 anggota Sapma PP Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel pukul 14.00 Wita, dan langsung menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur. Setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa meminta bertemu dengan perwakilan Pemprov Sulsel.
Namun, sekitar 250 anggota Sabhara Polda Sulsel bersiaga di depan pintu keluar kantor gubernur sambil menutup pintu pagar.
Beberapa kali pengunjuk rasa mencoba mendorong pintu pagar, tetapi terus dihalau oleh anggota Sabhara Polda Sulsel. Pengunjuk rasa terpaksa menutup jalur Jalan Urip Sumoharjo Makassar selama beberapa menit sambil menggelar teaterikal.
Tidak lama berselang, dua perwakilan Pemprov Sulsel, Kabag Pendataan Penertiban dan pengamanan Natsir Azikin dan Kabid Perlindungan Perundang-Undangan Biro Hukum Pemprov Sulsel Muh Taufan menemui pengunjuk rasa.
Ketua Sapma PP Kota Makassar Hasrul Kahar menyayangkan tindakan Pemprov Sulsel yang lamban menemui pengunjuk rasa. Padahal pihaknya hanya ingin menyerahkan pernyataan sikap, terkait polemik Wisma Mahasiswa Latimojong Bogor yang saat ini tengah berperkara hukum di perayaan Hardiknas.
“Kami merasa kecewa kepada pejabat Pemprov Sulsel yang selalu saja tidak mau menerima kami. Padahal kami datang bukan untuk membuat kerusuhan,” kata Hasrul.
Hasrul menyebutkan, Wisma Mahasiwa Latomojong di Bogor, Jawa Barat harus dapat dipertahankan Pemprov Sulsel. Sebab, Wisma tersebut adalah aset pemprov yang ingin dikuasai oleh mafia tanah.
Kabid Perlindungan Perundang-Undangan Biro Hukum Pemprov Sulsel Muh Taufan yang menemui pengunjuk rasa mengaku berada di lokasi saat eksekusi dilakukan.
Ia bersama Natsir Azikin melakukan negosiasi kepada Walikota Bogor dan Kapolrestabes Bogor Kota, agar tidak menunda rencana eksekusi. Sebab Pemprov masih melakukan upaya hukum terakhir yakni PK di Mahkamah Agung (MA).
Lanjut Muh Taufan, upaya hukum PK itu dilakukan setelah Pemprov Sulsel menemukan novum terkait dugaan pemalsuan ahli waris terhadap kepemilikan wisma tersebut.
Setelah menerima penjelasan tersebut, pengunjuk rasa langsung membubarkan diri menuju ke Flyover Makassar.
Tuntutan lain para pengunjuk rasa dalam peringatan Hardiknas 2017 yakni reformasi sistem nasional pendidikan kampus dan setop intimidasi di Perguruan Tinggi.
Sapma PP Kota Makassar juga menaguh janji gubernur Syahrul Yasin Limpo memberikan beasiswa kepada mahasiswa selama menjadi gubernur. Selanjutnya, hapuskan kapitalisasi pendidikan dan mencabut aturan drop out terhadap mahasiswa yabg berunjuk rasa. (rhm)