Koalisi Pakem Berat Terwujud

MAKASSAR, BKM–Wacana koalisi pakem antara parpol poros Prabowo Subianto versus koalisi parpol poros Joko Widodo di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Pemilihan Wali Kota (Pilwali) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) serentak Juni 2018 mendatang dinilai akan sulit terwujud.
Koalisi pakem parpol poros Prabowo diwacanakan terdiri atas Gerindra, PKS dan PAN. Oleh sebagian kecil pengamat dan lembaga konsultan politik, tiga parpol ini digadang-gadang bisa mengulang kesuksesan di Pilgub DKI Jakarta bila kembali berkoalisi khususnya di Sulsel.
Disisi lain koalisi poros Jokowi juga diwacanakan terdiri atas PDIP, PPP dan Nasdem. Adapun Golkar dianggap sebagai bola liar yang bisa bergabung dengan koalisi manapun dan atau membentuk poros sendiri.
Pengamat politik dari Unhas, Dr Adi Suryadi Culla, menilai koalisi pakem sebagai sebuah wacana yang sulit terwujud mengingat dalam berbagai kontestasi, koalisi parpol cenderung bersifat bongkar pasang antar satu sama lain, “Tergantung kondisi politik dan kepentingan,”ujar Adi, Selasa (23/5).
Ia mengingatkan bubarnya pakta koalisi merah putih (KMP) yang dulu terdiri atas Gerindra, PKS, PBB, PPP, PAN dan Golkar tak lama setelah Jokowi-JK resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda sehingga secara pragramatis kepentingan masing-masing partai juga bisa berbeda. Apalagi sistem kepartaian kita yang majemuk menambah ribet terbentuknya koalisi yang pakem di semua pilkada, beda bila tidak banyak partai,” kata Adi yang juga Ketua Forum Dosen Sulsel ini.
Dari sisi ideologi, lanjutnya, partai-partai di Indonesia juga tidak homogen, sehingga berat terbentuk koalisi yang pakem. “Tapi bukan berarti tidak bisa, kemungkinannya ada, meski kecil,” tutur Adi.
Ibarat pepatah lain lubuk lain ikannya, kondisi Pilgub DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah laindi Indonesia, terlebih di Pilgub Sulsel. Alasannya, baik dari sisi figur yang bertanding maupun tipikal wajib pilihnya, itu berbeda. “Bahwa kemudian di Jakarta ada contoh yang bisa jadi referensi politik di daerah, maka itu sebenarnya ditentukan kesepakatan antar elit partai di level pusat, sebab ada kaitannya dengan Pilpres,”ucap Adi.
Di Sulsel, Gerindra mengontrol 11 kursi disusul PAN 9 kursi dan PKS 6 kursi. Untuk maju di Pilgub minimal didukung 17 kursi.(jun/rif/d)