Sehari, Legislator Makassar Datangi Lima Proyek

MAKASSAR, BKM — Lima proyek yang tengah berjalan didatangi anggota DPRD Makassar dalam sehari, Selasa (23/5). Legislator dari komisi C ini menyambangi pembangunan jembatan Tello, proyek middle ring road (MRR) atau lingkar tengah, simpang lima bandara, Makassar Mall serta parkir Pasar Butung.
Ketua Komisi C, Rahman Pina mengatakan, peninjauan ini dilakukan guna memastikan pembangunan kelima proyek tersebut terus berjalan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Khususnya proyek MRR yang masih bersoal dalam hal pembayaran ganti rugi lahan.
”Kan ada warga yang mengklaim ganti rugi lahannya belum dibayar oleh pemkot. Sementara pemkot mengaku sudah membayarnya. Kita sudah minta pembebasan lahan biar diselesaikan oleh balai besar, daripada masalah ini berlarut-larut. Pihak balai besar sudah menyatakan siap menanggung biaya ganti rugi itu,” ujar Rahman Pina.
Legislator Partai Golkar ini mengakui, dari pengecekan di lapangan, proyek MMR kini dalam proses pengecoran. Tinggal sedikit lagi sudah rampung.
Untuk proyek pembangunan jembatan Tello, Rahman Pina mengatakan, sudah ada penambahan bobot kerja. Sehingga bisa dipastikan sudah rampung sebelum akhir tahun.
“Dibanding kemarin-kemarin, bobot kerja proyek jembatan Tello sudah bertambah. Sudah proses pengerjaan. Sebelum akhir tahun 2017 ini rampung,” jelas Rahman Pina.
Sekretaris Komisi C, A Pahlevi menerangkan, dari pengecekan di Pasar Sentral (Makassar Mall), tempat perbelanjaan ini sudah siap dimanfaatkan. ”Pengelola menyatakan kesiapannya untuk mengoperasikan Pasar Sentrel sebelum akhir ramadan,” terangnya.
Saat anggota dewan bersama jajaran pemkot berada di Makassar Mall, beberapa pedagang tampak mulai membenahi kios tempat berjualannya. Brand produk dan nama kios juga sudah terpasang di sebagian kios di lantai satu dan dua.
”Pengelola menyampaikan bahwa sebelum lebaran sudah bisa masuk. Kita lihat ada beberapa pedagang yang membenahi kios, karena surat kelayakannya baru keluar,” jelasnya.
Untuk pembangunan parkir Pasar Butung yang berlantai dua, anggota dewan tidak bisa memastikan seperti apa progressnya. Sebab ketika berada di lokasi, pihak pengelola tidak ada di tempat.
“Kita ingin lihat surat-suratnya, kelayakan, desain dan iziinya. Tadi (kemarin) itu tidak ada pengelola. Kita hanya diterima stafnya. Jadi kita minta agar dibawakan ke kantor berkas-berkasnya,” tandas Fahlevi. (ita/rus)