LUWU, BKM — Pengesahan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) digelar Selasa (13/6) melalui rapat paripunra DPRD dipimpin Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Wakil Ketua I Arifin Wajuanna dan Wakil Ketua II Ihsan Sunusi.
Turut hadir Wabup Luwu Amru Saher, Sekkab Syaiful Alam, para kepala SKPD dan Forum Muspida.
Delapan fraksi di DPRD Luwu yakni Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Hanura, Fraksi Gabungan Umat, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra melalui pandangan akhir fraksi menyatakan menerima pengesahan empat Ranperda menjadi Perda.
Empat Perda tersebut yakni Perda Ketertiban Umum, Perda Layanan Publik, Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa.
Meski disetujui delapan fraksi menjadi Perda namun beberapa fraksi memberi catatan khusus, diantaranya Fraksi Hanura. Saat membacakan pandagan akhir fraksi, Rias Tolu memberi catatan segera dilakukan sosialiasi kepada elemen masyarakat terkait Perda Layanan Publik. Bahkan Fraksi Gabungan Umat melalui Nur Alan Tagan saat membacakan pandagan akhir fraksi menekankan soal layanan publik agar sebagian kewenangan pengurusan perijinan diserahkan ke kecamatan . Sedang dari Fraksi Gerindra menyatakan pandangan akhirnya yang disampaikan Baso, menyoroti musibah bencana alam di Saronda tidak dimasukan dalam SK Parsial tapi Fraksi Gerindra menyetujui penetapan empat Ranperda menjadi Perda.
“Setelah mendengarkan seluruh pandagan akhir delapan fraksi ,maka delapan ranperda di sahkan secara resmi menjadi Perda melalui sidang paripurna DPRD Luwu,” ujar Ketua DPRD Luwu Andi Muharir sambil mengetuk palu sidang.
Wabup Luwu Amru Saher mewakili Pemkab memberi apresiasi mendalam atas kerja keras anggota legislatif walaupun di bulan Ramadan namun delapan Ranperda sukses di setujui menjadi Perda.
“penetapan delapan Ranperda menjadi Perda sangat diapresiasi Pemkab Luwu, apalagi ini di bulan Ramadan,”tandas Amru. (wan/C)
DPRD Sahkan Empat Ranperda
