Anggaran Pilgub di KPU Rp460 Miliar Bawaslu Rp175 Miliar

MAKASSAR, BKM–Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah disepakati Rp460 miliar, sementara untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Rp175 miliar.
Hasil rapat di ruang Sekprov Sulsel Selasa (4/7), KPU akan mendapat anggaran Rp460 miliar dan Bawaslu Rp175 miliar. Angka ini sudah direvisi sehingga mengalami penurunan dari usulan awal.
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif mengatakan, dari hasil revisi dari usulan Rp470 miliar lebih akhirnya dilakukan pengurangan. “Turun sekitar Rp10 miliar karena kita kurangi jumlah paslonnya, dari tujuh menjadi enam. Kami sudah berada di kesimpulan Rp460,” usai menghadiri rapat di Kantor Gubernur, Selasa (4/7).
Menurut Iqbal, anggaran yang disusun sudah disesuaikan dengan peraturan KPU Pusat. Termasuk asumsi-asumsi pembiayaan yang akan dikeluarkan KPU.
Saat ini draf usulan anggaran baik dari KPU dan Bawaslu akan diserahkan ke inspektorat provinsi untuk dilakukan verifikasi. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Besok (hari ini) akan ditindaklantuji dengan verifikasi dengan inspektorat. Paling lambat lusa sudah ada hasil verifikasi, untuk selanjutnya akan dilakukan penandatangan NPHD (Nota Pemberian Hibah Daerah),” jelasnya.
Pihaknya berharap penandatangan NPHD ini sudah bisa dilakukan dipertengan bulan ini. Termasuk penaandatangan NPHD di 12 kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi juga membeberkan penurunan anggaran, mulai dari usulan pertama, sekitar Rp300 miliar, kemudian turun Rp275 miliar dan terakhir disepekati Rp175 miliar lebih. “Kalau kita sudah dilakukan hitung-hitungan sharing ke daerah, hasilnya yang dibebankan ke APBD Sulsel sisa Rp15 miliar. Kita hilangkan anggaran pembentukan Panwaslu kabupaten,” tambahnya.
Mengenai NPHD, Laode menjelaskan akan memuat rincian anggaran baik kebutuhan KPU dan Bawaslu. Termasuk pembagiannya, yang dianggarkan di APBD 2017 dan APBD 2018. “Penandatangan NPHD ini secepatnya harus dilakukan, karena sudah ada surat edaran Kemendagri. Minggu ketiga yang berpilkada sudah harus menandatangani NPHD,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan anggaran Pilgub memang perlu dilakukan rasionalisasi. Sebab, jika terlalu banyak akan membebani APBD. “Sama-sama harus dilihat rasionalisasinya, kita mau sebanyak mungkin, tapi anggaran yang juga terbatas. Proses awalnya juga mulai di awal tahun ini,” jelasnya.
Pemprov juga sudah menyiapkan anggaran Rp75 miliar untuk KPU dan Rp30-50 miliar untuk Bawaslu di APBD 2017. Anggaran ini bisa digunakan setelah penandatangan NPHD. (rhm/rif)