MAKASSAR, BKM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai berlangsung di sekolah-sekolah mengawali tahun ajaran baru 2017/2018.
Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di musim penerimaan siswa baru, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab beredar mengiming-imingi calon siswa bisa diloloskan ke sekolah yang diinginkan.
Selain itu, ada juga sekolah yang memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) dengan dalih sumbangan dan sejenisnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Ombudsman Sulsel mulai pro aktif melakukan pengawasan dan pemantauan ke sekolah-sekolah.
Malah, menurut Ketua Ombudsman Sulsel, M Subhan, pihaknya membuka posko pengaduan bagi yang merasa dirugikan pihak sekolah. Mereka juga proaktif menyebar pamflet dan banner ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan sekolah tidak bermain-main dalam penerimaan siswa. Sekaligus menginformasikan ke masyarakat untuk untuk mengadukan persoalan penerimaan siswa baru ke Ombudsman jika ada ditemukan kecurangan.
“Melalui banner dan selebaran, kami cantumkan nomor Whatsup, sms, nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada pengaduan. Lengkap dengan alamat poskonya, ” kata Subhan kepada BKM, Selasa, (4/7).
Dia melanjutkan, berdasarkan analisanya, tahun ini, proses PPDB di tingkat SMA/SMK akan berlangsung lebih baik dan peluang untuk berbuat curang kecil. Alasannya, karena SMA/SMK sekarang dibawah kewenangan Pemprov Sulsel yang memberlakukan sistem pendaftaran secara online. Apalagi sudah ada efek jera diperlihatkan, dimana dua kepala SMA di Makassar terpaksa harus berurusan dengan hukum karena melakukan pungli.
“Jadi kecil kemungkinan jika ada yang berbuat curang, ” ungkapnya.
Berbeda dengan penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar, SMP, dan madrasah tsanawiyah/aliyah yang dinilai oleh Subhan masih besar peluang terjadi kecurangan.
“Madrasah, tsanawiyah, Aliyah, SD, dan SMP paling kejam dalam soal pungli. Khususnya di Kota Makassar. Disdik kota belum tegas dalam hal ini. Paling rawan itu di sekolah favorit seperti SMP Negeri 6, ada jual beli bangku. Begitu juga dengan madrasah tsanawiyah/aliyah yang masih offline pendaftarannya, ” ungkap Subhan.
Dia berharap masyarakat bisa proaktif melaporkan ke Ombudsman jika menemukan ada kecurangan dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. (rhm)