MAKASSAR, BKM– Bidang Drainase Dinas Pekerjaan umum menargetkan 174 proyek fisik mulai dikerja pada awal agustus mendatang. Proyek itu yakni, 99 program rehabilitasi dan 75 pembangunan saluran drainase di 15 kecamatan di Makassar.
Kepala Seksi Pembangunan Drainase Dinas PU Makassar, Khaeruddin Saleh, mengungkapkan, hasil monitoring mengharuskan semua berkas proyek itu rampung bulan ini sehingga, awal agustus siap untuk dikerja termasuk proyek penunjukan langsung atau yang tidak melalui lelang LPSE.
“Hasil monev, harus diproses (berkas) bulan ini, karena agustus semua proyek fisik harus sudah jalan untuk pembangunan drainase ada 16 yang harus tender online (melalui LPSE) dan 59 tender offline atau manual. Sementara untuk rehabilitasi ada 10 titik yang dilelang LPSE dan 89 penunjukan langsung,” ungkapnya saat menghadiri rapat monev di gedung DPRD Makassar, Jumat (28/7).
Misalnya dari 75 kegiatan pembangunan drainase, tiga titik dianggarkan miliaran rupiah diantaranya, Jalan Paccerakkang sepanjang satu kilometer dianggarkan Rp2 miliar, Jalan Berua Raya, Kecamatan Biringkanaya Rp1,8 miliar dan Jalan Manuruki II sepanjang 700 meter dianggarkan Rp1,2 miliar.
“Ketiga daerah itu memang selalu banjir atau tergenang saat hujan, kondisi drainasenya memang sudah rusak parah akan diperlebar hingga 1,1 meter dan diberikan penutup agar jalan tidak menyempit, “ujarnya.
Khaeruddin mengungkapkan, semua kegiatan fisik harus rampung 15 Desember sebelum tutup anggaran 2017, ia mengakui ada keterlambatan saat perencanaan. “Seharusnya April perencanaan rampung tapi molor hingga Mei karena keterlambatan HPS (harga perkiraan sendiri) yang harus dikaji lagi,” katanya.
Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Kusayyeng mendesak Dinas pekerjaan Umum merampungkan berkas proyek fisik. Pasalnya, serapan anggaran di Dinas PU di semester dua 2017 baru mencapai Rp58,3 miliar atau 9,12 persen dari Rp531,8 miliar.
Kusayyeng juga menyayangkan, serapan anggaran di Dinas PU yang begitu minim berpengaruh pada kesejahteraan dan fasilitas masyarakat. “Semua kegiatan kita harap segera dilengkapi dokumennya, kita minta agar mereka segera berkordinasi dengan unit layanan pengadaan barang, kita harap semua paket yang belum dilelang segera ditindaklanjuti, “bebernya.
Kusayyeng mengungkapkan pemerintah kota saat ini telah menetapkan proyek fisik, perencanaan harus rampung sebelum dianggarkan agar perencanaan tidak lagi bersamaan dengan pelaksanaan fisik. “Karena fisik tidak mungkin dilaksanakan jika perencanaan tidak ready,” tuturnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi menambahkan, PU semestinya mestinya menundaskan sejumlah proyek yang terbengkalai dan belum dijalankan di triulan kedua, apalagi dalam rapat masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang membutuhkan pengawasan.
“masih banyak memang beberapa proyek belum dilelang, maka dari itu juga butuh pengawasan agar seluruh anggaran proyek jalan dn segera ditenderkan,” terangnya.(ita)