MAKASSAR, BKM–Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi guna membahas isu politik nasional serta memastikan kesiapan kota dan daerah jelang Pilkada 2018 di Jakarta Jum’at (28/7).
Dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pentingnya koordinasi antar sejumlah instansi yang ada di tiap daerah guna memberikan dukungan terhadap suksesnya Pilkada serentak 27 Juni 2018.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengatakan isu-isu nasional dipastikan memberikan dampak terhadap Pilkada mendatang. Terutama konstelasi politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019 nanti. “Kita tahu Pilkada 2018 ini akan menjadi ajang uji coba sebelum Pemilu 2019. Karena itu pemerintah daerah diminta melakukan antisipasi terhadap dampak dari isu-isu nasional seperti Perpu Ormas, Pembubaran HTI dan UU terorisme,” kata Asmanto saat dikonfirmasi via telepon.
Lebih jauh Asmanto menyebutkan peringatan Mendagri ini lebih ditekankankepada daerah-daerah yang memiliki penduduk cukup besar. Sebab, partai politik tentu akan berjuang untuk mendapat dukungan di daerah tersebut melalui Pilkada 2018. “Terkhusus daerah yang berpenduduk padat, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulsel. Kemendagri memasukkan daerah ini sebagai zona keras,” jelasnya.
Dalam pengarahannya, Mendagri juga meminta Pemda dan KPU memetakan mana daerah yang dianggap berpotensi konflik, ini jelas harus dicermati dengan baik. Tjahjo juga meminta aparat setempat dapat lebih peka serta lakukan pelarangan terhadap segala bentuk kampanye yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan konflik. “Misalnya larang kampanye-kampanye yang dianggap menghujat serta berbau SARA yang nantinya dapat memicu terjadinya konflik, peran aparat penegak hukum jelas penting di situ,”ucapnya.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Umum ini menilai jika Sulsel masih kondusif. Hal ini berkat peran dari Gubernur Sulsel yang terus melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan Forkopimda yang ada.
Sebelumnya Gubernur Syahrul Yasin Limpo juga meminta KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan Pilkada 2018 dengan baik. Meski jabatannya berakhir sebelum masa pencoblosan, SYL berjanji akan mengawal Pilkada tahun depan dengan baik. “Kalau kita semua menjalankan aturan yang ada dengan baik, saya kira tak akan ada masalah. Selama Pilkada serentak, Sulsel selalu masuk lima besar penyelenggara terbaik. Semoga ini bisa dipertahankan,” tutupnya.
Pilkada serentak di gelar pada 171 daerah di Indonesia masing-masing 17 Pilgub, 115 Pilbup dan 39 Pilwali. (rhm/rif)