MAKASSAR, BKM– Ternyata hingga triwulan kedua ini serapan anggaran APBD 2017 Pemerintah Kota Makassar terbilang masih cukup rendah atau dibawah angka 20 persen. Kondisi itu menuai perhatian serius dari anggota DPRD Makassar, bahkan mereka mengancam tidak akan membahas APBD Perubahan.
“Hingga saat ini tidak ada peningkatan signifikan terhadap realisasi serapan anggaran APBD 2017. Kalau memang masih rendah tidak perlu dilakukan pembahasan APBD P dulu,” tegas Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Rahman Pina kepada media, Rabu (2/8).
Menurut Bendahara DPD II Golkar Makassar itu, mengacu pada hasil rapat monitoring dan evaluasi triwulan kedua antara pemerintah Kota Makassar dan DPRD sebagai mitra kerja, diketahui masih banyak SKPD yang punya serapan anggaran tidak cukup realisasinya di angka 20 persen.
“Mitra komisi C, seperti Dinas Perumahan realisasinya hanya 18 persen, begitu juga BLHD dan sejumlah SKPD lainnya yang rata-rata serapan anggarannya baru 20 persen. Bahkan baru satu SKPD yang sudah mencapai 30 persen yakni Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) yang mencapai 30 persen, itupun masih sangat rendah, idealnya mencapai 50 persen,” tambahnya.
Belum lagi, hingga triwulan kedua ini masih ada proyek fisik yang diprogramkan SKPD belum ditender. “Kalau masih ada proyek pembangunan yang belum ditender bisa saja gagal dikerjakan, padahal sudah dianggarkan,” jelasnya.
Lanjut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) IV itu, minimnya reralisasi anggaran sejumlah SKPD karena pemerintah salah dalam melakukan menagemen pengelolaan anggaran. Atau bisa jadi SKPD memang lamban mengeksekusi sehingga perencanaan menjadi tidak efektif.
“Kalau seperti ini kinerja SKPD lebih baik tidak usah ada pembahasan APBD Perubahan. Sebab APBD Perubahan itu ketika ada program yang membutuhkan tambahan anggaran, ” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi menambahkan, selain masih minimnya serapan anggaran di sejumlah SKPD yang menjadi mitra Komisi C, banyak proyek fisik yang sudah melalui tender namun tidak dilakukan pengerjaan dengan baik.
Ia mengaku ada sejumlah proyek yang terbengkalai dan belum dijalankan pada triwulan kedua, apalagi dalam rapat masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang membutuhkan pengawasan.
“Masih banyak proyek belum dilelang sehingga butuh pengawasan agar seluruh anggaran proyek bisa digunakan dan segera ditenderkan,” bebernya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memberikan signal untuk melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Apalagi, Danny sapaan akrab wali kota masih melihat kinerja sejumlah pejabat SKPD belum maksimal termasuk di dalamnya penyerapan anggaran APBD.
“Saya masih evaluasi semuanya dan masih memberikan kesempatan untuk berbenah khusus bagi ASN yang memiliki kinerja buruk. Bagi yang bagus, tetap saya harapkan untuk tidak puas diri dan tetap harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” sebut Danny.
Ditanya berapa persen pejabat dan lurah yang bekerja buruk, Danny menambahkan, kinerja dibawah rata-rata atau tidak sesuai dengan ekspektasisebanyak 20 persen.
“Pokoknya waktu dekat kita lakukan mutasi dan penyegaran. Apalagi masih banyak SKPD dan lurah kerjanya dibawah rata-rata sedikitnya 20 persen,” ungkap Danny.(ita)