MAKASSAR, BKM–Pemprov Sulsel mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi kontestasi Pilgub, Pilwali maupun Pilbup yang digelar serentak pada 27 Juni 2018 nanti. Selain menyiapkan anggaran untuk KPU, Bawaslu dan Polda, Pemprov juga membentuk Desk Pilkada.
Salah satu tugas dari Desk Pilkada untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengatakan pelaksanaan Pilkada membawa potensi yang bisa menimbulkan konflik. Untuk itu pihaknya membentuk pusat pengendali tersebut sebagai langkah antisipasi. “Kita lakukan monitoring, evalusi dan antisipasi kalau ada hal-hal yang bisa menganggu jalannya Pilkada. Kita mulai operasionalkan Desember,”katanya, Selasa, (15/8).
Dalam posko ini, Kesbangpol akan melibatkan seluruh intitusi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) seperti TNI, Polda, Kejaksaan, KPU dan Bawaslu.
Asmanto menjelaskan pembentukan posko ini sudah pernah dilakukan di Pilkada tahun 2015 lalu. Di mana saat itu ada 11 kabupaten yang menggelar Pilkada. “Seusai UU nomor 7 tahun 2013, ada kondisi yang dikhawatirkan di Pilkada, misalnya Sulsel Masuk zona merah. Kondisi daerah ini perlu dilakukan konsolidasi dan langkah pencegahan,” jelasnya.
Karena itu, kepala daerah akan mengambil diskresi untuk membentuk pusat pengendali Krisis tersebut. Adapun pendanannya berasal dari anggaran kontijengsi. Karena itu dirinya berharap Pemprov bisa menyiapkan anggaran untuk posko ini.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulsel, Andi Arwen Azis menyebutkan anggaran kontijengsi sudah diusulkan oleh Polda sebesar Rp7 miliar lebih. Hanya saja, pihaknya meminta anggaran ini sebaiknya ditempatkan di pemprov saja. “Untuk anggaran pengamanan, Polda sudah mengusulkan sebesar Rp108 miliar lebih. Di dalamnya ada anggaran kontijengsi, Cuma kita minta ini sebaiknya menjadi bagian kami saja dan dimasukkan ke anggaran tak terduga,” tambahnya. (rhm/rif)
Pemprov Siap Dirikan Pusat Pengendalian Krisis
