MAKASSAR, BKM — ?Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sulawesi Selatan mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat proses lelang dan tender pengadaan barang atau jasa.
Bahkan ancaman dikeluarkan, jika tak segera direalisasikan maka anggarannya akan ditarik dan digunakan untuk menutupi Silpa tahun anggaran.
Olehnya itu, Bappeda meminta OPD yang belum melakukan proses lelang sampai akhir triwulan ketiga segera dilaksanakan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman. Menurut Jufri, proyek harus dilelang sampai bulan September, jika tidak maka akan sulit untuk proses pelaksanaan fisik dan penyerapan anggarannya.
“Penghentian kegiatan itu bisa dilakukan sebelum anggaran perubahan. Kita akan gunakan anggaran ini untuk menutupi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” katanya, saat ditemui di Rujab Gubernur, Kamis (17/8).
Jufri menyebutkan, saat ini masih banyak paket pengadaan yang belum dilelang, padahal pihaknya sudah menyusun dengan baik proses perencanaan hingga pengganggarannya.
“Kalau kendalanya, tinggal di OPD masing-masing? yang menindaklanjutinya. Mungkin administrasinya yang terlambat masuk ke bagian pelelangan,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan, BPKP dan LKPP. Reaslisasi APBD Pokok 2017 Sulsel sampai bulan Juli sudah mencapai 42,36 persen untuk keuangan, sementara fisik 19,56 persen.
Adapun jumlah paket pengadaan sebanyak 7.490 unit dengan Pagu anggaran Rp2,905 triliun. Paket ini terdiri dari 3038 unit untuk anggaran di bawah Rp200 juta (Pagu Rp266 M).
Serta 518 unit anggaran Rp200 juta sampai Rp2,5 M? (Pagu Rp332 M), 99 unit anggaran Rp2,5 M sampai Rp50 M (Pagu Rp636 M), 7 unit anggaran diatas Rp50 M (Pagu Rp618 M).
?Khusus untuk paket kegiatan yang anggarannya di atas Rp200 juta, sampai bulan Juli kemarin baru 7 paket yang sudah ditender dan telah melakukan penandatangan kontrak. Padahal jumlah paketnya secara keseluruhan mencapai 624 paket. (rhm)