Oknum Legislator dan Mantan Lurah Dituding Lindungi Penyerobot Aset di Manggala

MAKASSAR, BKM– Polemik penyerobotan aset milik pemerintah kota Makassar berupa fasilitas umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial(Fasos) yang ada di Kecamatan Manggala menyeret keterlibatan oknum legislator di DPRD Makassar.
Selain oknum legislator, turut disebut oknum yang juga mantan Lurah Manggala yang diduga ikut terlibat dalam hilangnya fasum dan fasos di kecamatan yang berada di pinggiran kota tersebut.
Dugaan itu disampaikan sendiri oleh anggota DPRD Makassar asal daerah penilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala, Jufri Pabe. Jufri mengaku ada upaya oknum legislator asal Dapil IV untuk melindungi pihak yang melakukan penyerobotan aset.
“Tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya, biarkan Kejaksaan nanti yang menyebutkan berdasarkan hasil penyelidikannya,” ungkapnya Jufri kepada wartawan, Jumat (25/8).
Bahkan menurut legislator Hanura itu, bukan hanya legislator yang ikut andil dalam hilangnya sejumlah aset pemkot di Kecamatan Manggala, namun juga oknum aparat pemerintahan dan pengurus PAC pada salah satu partai besar. Namun lagi-lagi Pabe menolak untuk menyebut detail oknum-oknum yang dimaksudnya.
“Ada mantan lurah Manggala yang terlibat, ada pengurus partai di Manggala itu bukan orang biasa yang mengusai fasum-fasos, kasian warga yang tidak bisa menikmati fasilitas publik,” tuturnya.
Selain aset Balang Tonjong yang makin digerus lahannya oleh orang per orang, sejumlah fasum fasos berupa taman dan sarana olahraga seluas 1.000 meter yang ada di Blok 7 Perumnas Antang, beberapa aset lainnya seperti lapangan olahraga ludes dibangun rumah toko (Ruko).
Sementara itu, legislator lainnya yang juga perwakilan dari Dapil IV, Hamzah Hamid, mengaku, perlu ketegasan dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku yang diduga ikut terlibat dalam penghilangan aset di Manggala.
Apalagi, sekarang pihak kejaksaan sudah turun tangan dan tentu data-data fasum-fasos yang hilang harus dimasukkan dan menjadi bahan penyelidikan oleh Tim Pemburu Aset yang didalamnya eksekutif, legislatif, BPN dan Kejari.
“Kalau memang ada anggota dewan yang terlibat, harusnya dipublis dengan dilengkapi bukti-bukti agar tidak menjadi bias buat warga di sana. Apalagi kan ada banyak anggota dewan yang mewakili Dapil IV yang sekarang duduk di DPRD, jangan sampai warga menaruh kecurigaan,” bebernya.(ita).