Sekprov Janji Evaluasi Sewa Stand Sulsel Expo

MAKASSAR, BKM — Hari kedua pelaksanaan Sulsel Expo, Jumat (25/8), pengunjung belum terlihat membeludak. Warga yang datang masih lebih sedikit dibanding saat pembukaan oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Kamis malam (25/8).
Berdasarkan pantauan BKM stand-stand yang berada di lokasi indoor, tepatnya di Gedung Serba Guna Wisma Negara, kemarin sore, pengunjung masih terbatas berasal dari pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru selesai mengikuti karnaval budaya. Termasuk pengunjung berasal dari intansi-instansi yang menyewa stand di sana.
Di Stand Pemkot Makassar misalnya. Dari buku tamu yang ada, dari pagi hingga menjelang sore, baru sekitar 80-an pengunjung yang mampir di stand berukuran 6×6 meter persegi itu.
“Tapi itu yang mengisi buku tamu. Yang singgah ke sini tapi tidak isi buka tamu juga banyak. Biasanya pengunjung banyak datang saat malam Minggu ,” ungkap Jumain, salah seorang pegawai lingkup Pemkot Makassar yang menjaga stand.
Ditanya soal harga sewa stand yang mereka tempati, lelaki tersebut mengaku tidak tahu persis karena Bappeda Kota Makassar yang mengkoordinir. “Kami tidak tahu kalau soal harga stand,” ungkapnya.
Senada dengan di Pemkot Makassar, sejumlah stand yang didatangi juga mengaku tidak tahu persoalan biaya sewa stand yang mereka tempati.
Namun, jika mengacu pada penjelasan Event Organizer (EO) yang dipercaya Pemprov Sulsel untuk mengelola kegiatan tersebut, satu stand sewanya belasan hingga puluhan juta.
Direktur Utama Debindo Mega Promo Jeffrey Eugene sebelumnya mengatakan, biaya stand yang dipatok untuk setiap meter persegi sebesar Rp2,95 juta.
Pada event ini, sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulsel yang memilih lokasi indoor menyewa stand berukuran 6×6 meter. Diantaranya Dinas Pendidikan Sulsel, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, Pemkot Makassar, Bappeda Sulsel, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel.
Ada juga yang mengambil stand ukuran 6×3 meter, seperti Dinas Perindustrian Sulsel, Badan Pengembangan SDM, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Diskominfo, Dinas Kehutanan, Rumah Sakit Khusus Daerah, Bapenda Sulsel, Pemberdayaan Sulsel dan beberapa OPD lainnya.
Sementara stand ukuran 3×3 diantaranya BKD Sulsel, BMKG, BPOM, RS Labuang Baji, dan beberapa instansi lainnya.
Jika mengacu pada tarif yang ditetapkan EO, harga sewa stand Rp2,95 juta per meter, maka stand dengan ukuran 3×3 meter persegi disewakan pada kisaran harga Rp20 juta lebih.
Expo yang berlangsung hingga 29 Agustus ini menargetkan 120 ribu orang pengunjung
Dikonfirmasi terkait sewa stand yang dinilai terlalu mahal, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latif menjelaskan, penetapan tersebut tentu saja berdasarkan biaya yang digunakan untuk persiapan-persiapan stand. Kalaupun ada yang membayar hingga Rp63 juta, itu ada hitung-hitungannya.
Semakin luas lahan yang digunakan, semakin tinggi juga biaya yang akan dikeluarkan. Jika memakai stand dengan jumlah terbatas, mungkin juga tidak terlalu banyak yang dikeluarkan.
“Bisa saja ada memang yang membayar Rp63 juta, namun standnya akan jauh lebih luas,” ungkapnya.
Namun dia menambahkan, Pemprov Sulsel sama sekali tidak menyiapkan stand pada pelaksanaan Sulsel Expo, karena ada EO yang mengatur. Sehingga yang mengetahui pasti harga sewa adalah EO, dalam hal ini Debindo. “Kalau soal stand, EO nya yang tentukan harga,” ujarnya.
Menyikapi keluhan peserta pameran pembangunan tersebut, Sekprov Abdul Latif mengatakan tetap akan melakukan evaluasi kelaikan harga yang harus ditetapkan.
“Tentu kita akan evaluasi seberapa besar harga per meter bujursangkar dan kita harus cari solusinya. Begitu juga pertimbangan tempat, juga seperti apa,” pungkasnya.
Selain diikuti OPD lingkup Pemprov Sulsel, pameran pembangunan 2017 juga diikuti pemerintah kabupaten/kota. Namun ada beberapa kabupaten yang tercatat tidak ambil bagian dalam event ini. Yakni Sidrap, Takalar, Soppeng, Bantaeng, dan Tana Toraja. (rhm/rus)