PAREPARE, BKM — Pemerhati Perempuan di Kota Parepare menggagas Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penanganan korban kekerasan, khususnya bagi Perempuan.
Kajian difasilitasi Yayasan Lembaga Pengkajian, Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LP2EM) melalui program BaKTI-Mampu bekerjasama Pemkot Parepare. Regulasi berupa Perwali ini akan dihadirkan untuk menyediakan layanan dalam mengatasi persoalan perempuan di Parepare, seperti layanan medis, psikologis, bantuan hukum, pengadaan rumah aman, dan rehabilitasi sosial.
“Kita berharap persoalan kekerasan bukan hanya berupa himbauan atau sosialisasi semata, tetapi ketika ada korban harus diselesaikan dengan kebijakan, melalui Perwali, sehingga menjadi salah satu bentuk dasar Pemerintah dalam membuat program untuk penyediaan layanan bagi korban kekerasan,” ujar Lusia Palulungan, Perwakilan Yayasan BaKTI yang dibenarkan Samad Syam, Koordinator YLP2EM Parepare.
Pembahasan mengenai gagasan dibentuknya Perwali penanganan korban kekerasan perempuan tersebut digelar di Balai Ainun Kota Parepare, selama dua hari, 29-30 Agustus 2017.
“Dengan hadirnya Perwali yang merupakan turunan Perda Perlindungan Peremluan dan Anak, maka kebijakan anggaran dan program penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dapat diatasi dengan baik,” jelas Samad Syam.
Selain sejumlah Pemerhati Perempuan, seperti LSM, Kelompok Konstituen, Para Legal, Media, dan P2TP2A, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah instansi terkait untuk memberikan input sesuai dengan tupoksi masing-masing, seperti Dinas P3A, DPRD, Unit PPA Polres, Bappeda, Dinsos, Dinkes, RSU Andi Makkasau, dan Bagian Hukum Pemkot Parepare.
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Inri mengapresiasi terobosan Parepare dalam kepedulian memyediakan layanan bagi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
“Kita sangat mendukung inisiatif Parepare bersedia melahirkan terobosan untuk akses perempuan dalam mendapatkan layanan yang komprehensif,” ujar Inri. (smr/C)