MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bakal mengkaji ulang nominal besaran gaji 1.800 guru Honorer yang mengabdi di sekolah SD dan SMP di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan langsung anggota DPRD Makassar, Zaenal Beta. Menurutnya, dewan sudah lama memperjuangkan tenaga guru honorer sekolah yang kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Makassar.
“Mereka itu sudah ada yang bertahun-tahun kerja, gajinya hanya berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), kalau dana BOS lambat cair maka terlambat juga gaji mereka,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Senin (4/9).
Anggota badan anggaran (Banggar) ini juga meminta wali kota segera mengeluarkan SK untuk 1.800 guru honorer, sehingga para guru honorer sekolah sudah bisa menikmati gaji yang berasal dari APBD.
“Yang terpenting sekarang ini bagaimana guru honorer yang diangkat dari sekolah bisa mendapatkan SK honorer dan NUPTK dari Pemerintah Kota Makassar. Selama ini, mereka hanya menikmati gaji Rp200 ribu atau Rp100 ribu. Itupun kalau kepseknya baik hati, ” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar dari Fraksi PAN, Hamzah Hamid mengaku mendukung langkah Dinas Pendidikan Kota Makassar yang akan mengangkat guru honorer sekolah menjadi guru honorer pemkot. Ia-pun berharap kesejahteraan guru honorer bisa meningkat dengan adanya gaji dari APBD.
“Setelah mendapatkan SK dari Wali Kota Makassar maka mereka sudah dilindungi hukum. Selama ini nasib guru honorer memperihatinkan karena hanya berharap dana bos yang dibayarkan tiap tiga bulan dan nilainya sangat kecil,” katanya.
Dia mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan guru di Makassar masih ditopang oleh guru honorer pihaknya optomistis peningkatan kesejahteraan ribuan guru honorer berdampak signifikan untuk perkembangan pendidikan di Kota Makassar.
“Anggaran sebesar Rp4.5 miliar itu belum pasti. Bisa kurang atau sebegitu mi, karena bakal dikaji bersama berapa hitungannya untuk masing-masing guru,” ujarnya.
Diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk 1.800 guru honorer di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan(APBD-P) 2017.
Sekretaris Disdik Kota Makassar, Muhammad Hasbi, menyatakan, para guru honorer yang di SK-kan oleh wali kota ini bakal menerima insentif sebesar RP850 ribu tiap bulan.
“SK masih sementara berproses dan penganggarannya di perubahan, per orang sesuai janji pak wali Rp850 ribu setelah dipotong BPJS,” bebernya.
Hasbi menambahkan, anggarkan di APBD-P itu bakal disiapkan untuk tiga bulan hingga akhir tahun. “Di APBD Perubahan akan dianggarkan untuk tiga bulan dan akan berkesinambungan atau dianggarkan lagi di APBD Pokok 2018 nantinya,” jelasnya.
Lebih jauh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar menegaskan, pihaknya telah menyerahkan berkas 1.800 guru honorer itu ke Badan Kepegawaian Daerah untuk diverifikasi. “Masih berproses di BKD,” tuturnya.
Syarat yang akan diangkat sebagai guru honorer pemkot, minimal telah mengabdi empat tahun.
Sedangkan soal anggaran untuk gaji mereka masih belum final karena masih akan mendapat persetujuan di DPRD Makassar.
“Kalau soal anggaran kita lihat nanti pembahasan di DPRD, tergantung keputusan antara DPRD dengan pemerintah kota,” tambahnya.
Ismunandar menjelaskan selama ini kesejahteraan guru honorer masih di bawah standar, padahal, guru honorer memberikan kontribusi yang besar bagi sekolah.
Pemberian insentif itu selanjutnya diserahkan setelah ada SK dari wali kota dan pembahasan APBD perubahan di DPRD Makassar rampung.(ita)