MAMUJU, BKM — Setelah dijabat pelaksana tugas beberapa bulan, empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, akhirnya diisi pejabat devenitif. Selasa (5/9), Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar.
Mereka yang dilantik masing-masing Amujib dilantik sebagai Kepala BKD Sulbar yang kosong setelah mantan Kepala BKD, Musa, memasuki masa pensiun. Kepala Arifuddin Toppo dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Muh Jaun dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, sedangkan Kepala Biro Hukum, Mujaerami Hasan, belum diambil sumpahnya berhubung sedang melaksanakan ibadah haji.
Gubernur Sulbar dalam sambutannya mengemukakan, pergeseran dan pengisian atau promosi pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut adalah murni kebutuhan organisasi. Tujuannya, untuk mempercepat pelaksanaan program kerja gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ali Baal mengatakan, sebelum melakukan pengisian pejabat, terlebih dahulu melaksanakan proses penjaringan calon pejabat. Tentunya melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 ahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Ia membeberkan, sebelumnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan KASN dan Mendagri terkait izin pelaksanaan seleksi, pembentukan panitia pelaksanaan tes tertulis, wawancara, uji kompetensi manajerial oleh assesor, uji kompetensi bidang oleh pansel sampai pada terbitnya persetujuan atau rekomendasi dari KASN dan Mendagri. Sehingga pelaksanaan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dilaksanakan.
”Ke depan, tantangan yang dihadapi semakin besar. Terutama yang berkaitan upaya mempertahankan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) yaitu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ”Untuk mempertahankan penilaian dari BPK, peran pejabat eselon II sangat menentukan sebagai pejabat pengguna anggaran di masing-masing OPD,” tandas Ali Baal
Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa ABM itu juga beharap kepada pimpinan OPD agar senantiasa melakukan pembinaan dan evaluasi serta pengawasan kepada bawahannya, sehingga segala permasalahan dapat segera diketahui dan dicarikan jalan keluarnya.
Kepada pejabat yang baru saja dilantik, gubernur berharap agar amanah itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kinerja serta meningkatkan kedisiplinan dan segera mempelajari tugas pokok dan fungsi yang baru dan tetap menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan pada pejabat lama.
”Saya minta kepada saudara-saudara agar tidak mengorek-ngorek lagi kesalahan masa lalu, tapi yang anda pikirkan adalah bagaimana kedepan agar segala apa yang kita kerjakan dapat dipertanggung jawabkan serta terus menerus meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial sebab tanpa kemampuan tersebut apa yang ditargetkan akan sulit tercapai” tandas Ali Baal. (ala/mir/c)