MAMUJU, BKM — Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas mandeknya pembangunan Puskesmas Karama, di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, jajaran Ombudsman RI Sulbar melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait. Pemanggilan untuk proses klarifikasi. Termasuk di antaranya kepala dinas kesehatan Kabupaten Mamuju.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, mengakui, pembangunan Puskesmas tersebut sempat mandek. Namun pihaknya telah melakukan gerak cepat peninjauan lapangan bersama pihak BPK dan Inspektorat Kabupaten Mamuju, agar proses pembangunan segera dilanjutkan kembali.
Persoalan tersebut dipicu adanya kesalahfahaman yang terjadi antara pihak rekanan (CV Ayya Konstruksi) dengan penduduk setempat. Dimana, berdampak pada proses pembangunan Puskesmas terhenti. Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan Mamuju telah memutus kontrak dengan rekanan lama. Pihak rekanan bersedia melakukan pengembalian dana ke kas daerah. Pembangunan Puskesmas Karama menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 dengan alokasi dana sekitar Rp2,8 miliar untuk pembangunan Puskesmas, rumah dinas, dan pagar.
Terkait persoalan tersebut, jajaran Ombudsman RI Sulbar mengapresiasi upaya tanggap yang dilakukan dinas kesehatan. Ombudsman berharap, ke depan bisa bersinergi dalam rangka mewujudkan layanan publik yang dan berkualitas disektor layanan kesehatan di daerah ini.
Asisten Ombudsman RI Sulbar, Sekarwuni Manfaati, mengatakan, pengawasan layanan publik disektor kesehatan menjadi bagian dari tugas Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Sehingga ia berharap kehadiran Ombudsman tidak menjadi momok. Sebab fungsi utama Ombudsman adalah pengawasan.
Selain itu, Sekarwuni juga berharap agar proses pembangunan Puskesmas di beberapa titik, seperti Puskemas Rangas di Kecamatan Simboro, Karama Kecamatan Kalumpang, Bonehau Kecamatan Bonehau, Tarailu Kecamatan Sampaga, dan Puskesmas Campaloga di Kecamatan Tommo, berjalan baik, sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
”Kami berharap, kondisi infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil tersedia dan berjalan baik,” kata Sekarwuni Manfaati.
Sekarwuni mengemukakan, kepala daerah bisa dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan ini harus terus ditingkatkan. Termasuk layanan pendidikan,” tegasnya. (ala/mir/c)