BARRU, BKM — Anggota DPRD Kabupaten Barru melakukan Raat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satker Perkeretaapian Kemenhub Arinova G Utama di ruang rapat DPRD Barru pekan lalu.
RDP melahirkan dua rekomendasi yakni area makam yang masuk jalur kereta api di wilayah Soppeng Riaja untuk sementara dilakukan penundaan .
Rekomendasi kedua mendorong percepatan penerbitan izin usaha perusahaan (IUP) untuk pengusaha lokal. Jika IUP mengalami keterlambatan maka selanjutnya yang cepat diterbitkan yakni Wilayah izin usaha perusahaan (WIUP) atas rekomendasi bupati.
Percepatan turunnya segala bentuk perizinan, bukan hanya menjadi harapan para pengusaha lokal. Anggota dewan juga memiliki keinginan serupa.
Wakil Ketua DPRD Barru, Abd Rahman, usai melakukan RDP berharap pemangku kepentingan di bidang perizinan, agar memberikan kemudahan kepada pengusaha lokal. Hal yang sama pula dijelaskan Ketua Fraksi Demokrat, Andi Haeruddin, menyatakan dengan menghadirkan Satker Perkeretaapian dan pengusaha berarti dewan ikut memfasilitasi pertemuan dan memberikan solusi melalui dua rekomendasi.
“Pokoknya kami sudah mempertemukan antara pihak Satker Perkeretaapian dengan pengusaha lokal. Mudah-mudahan secepatnya ada jalan keluar dan pengusaha lokal ikut diberdayakan,” ujar Rahman.
Sebelumnya pembangunan jalur KA di wilayah Kecamatan Mallusetasi khususnya paket 9 dan 10 sempat dipersoalkan karena timbunan yang masuk diduga tidak memenuhi syarat. Namun saat RDP pihak Satker membantah jika timbunan tidak berkualitas. “Semua timbunan yang masuk sudah teruji dan dinyatakan layak,” ujar Arinova.
“Silahkan miliki kelengkapan dokumen, agar bisa ikut dalam kegiatan tersebut, ” pinta Arinova (udi/C)