Bawaslu Ngaku Baru Angkat Koordinator Sekretariat

MAMUJU, BKM — Jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulbar mengundang Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Idrus SAg. MSi dalam rangka koordinasi dan klarifikasi di kantor Ombudsman Sulbar, kemarin.
Koordinasi dan klarifikasi ini dilakukan Ombudsman Sulbar terkait adanya pengaduan dugaan maladministrasi penetapan kepala sekretariat panitia pengawas Pemilu di enam kabupaten se Provinsi Sulbar.
Dalam penjelasannya yang tertuang dalam berita acara klarifikasi, Idrus membantah laporan tersebut. Secara tegas ia mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum membentuk atau menetapkan kepala sekretariat panitia pengawas Pemilu tingkat kabupaten. Yang ada hanya koordinator sekretariat. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal nomor 1 tahun 2017.
Dalam pengangkatan koordinator sekretariat, pihaknya menyurat ke bupati masing-masing kabupaten agar difasilitasi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten setempat untuk diperbantukan pada sekretariat panitia pengawas Pemilu. Tujuan pembentukan koordinator sekretariat ini untuk mempersiapkan berbagai keperluan, seperti lokasi kantor dan staf yang akan mengisi kesekretariatan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, menyarankan agar sebaiknya pihak kepala sekretariat Bawaslu Sulbar, melakukan verifikasi ulang terkait penentuan koordiantor sekretariat Panwas tingkat kabupaten. Termasuk penetapan kepala sekretariat.
”Kami mengapresiasi responsif kepala sekretariat Bawaslu Sulbar yang merespon dengan baik dan antusias dalam penyelesaian pengaduan di kantor kami. Saya kira ini salah satu gambaran sikap yang harus dimiliki setiap pejabat publik,” ungkap Lukman Umar, usai melakukan rapat evaluasi di kantornya, Senin kemarin (25/9).
Lanjut Lukman mengatakan, pihaknya juga meminta proses penetapan koordinator sekretariat lebih profesional tanpa adanya unsur pelanggaran maladministrasi di dalamnya. Sebab, tidak bisa dipungkiri dalam proses penetapan koordinator ini pihaknya mengendus adanya unsur maladministrasi. Ia berharap itu segera diperbaiki. (ala/mir/c)