MAKALE, BKM — Paripurna DPRD Tana Toraja, Rabu (27/9) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.
Sidang paripurna, Selasa (26/9) malam diawali dengan penyerahan nota keuangan APBD-P 2017 olehBupati Tator Nicodemus Biringkanae. Kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi oleh Fraksi Golkar, Demokrat, PDIP, PKPI, Gerindra, Nasdem dan Fraksi Hanura.
Dalam nota keuangan APBD-P 2017 menjadi Rp 1.242.360.411.816 atau naik Rp.224.343.566.816 atau 22,04 persen, sebelumnya APBD Pokok Rp.1.018.016.845.000.
Pendapatan daerah Rp.1.116.808.367.066, PAD Rp.148.716.200.000, dana perimbangan Rp.832.765.363.066, pendapatan sah Rp.135.326.804.000.
Demikian pula belanja Rp.1.242.360.411.816, penerimaan pembiayaan Rp.128.838.740.750, serta pengeluaran Rp.3.286.696.000.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Kristian Lambe usai pemandangan umum fraksinya kepada BKM menjelaskan, mencermati perubahan APBD 2017, DPRD Tator meminta ke BPK menurunkan tim pemeriksa PDTT mengenai selisih utang temuan inspektorat kurang lebih Rp 15 milyar.
Demikian pula mega proyek yang tidak mungkin diselesaikan 2017 karena ditunda guna menghindari utang.
Kepada rekanan yang tidak selesai pekerjaan tepat waktu langsung diputus kontraknya dan hanya dibayar sesuai progres volume di lapangan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
(gus/C).
APBD-P Ditarget Rp 1,2 T
