Pembahasan APBD-P Hanya Ditarget Sebulan

MAKASSAR, BKM– Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, telah menetapkan jadwal pembahasan penyerasaian anggaran pada tingkat Badan Anggaran (Banggar), bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) tanggal 4 Oktober dan ditargetkan Rampung sebulan.
Koordinator Bamus DPRD Makassar, Erick Horas, mengatakan, keputusan rapat telah menargetkan perampungan pembahasan APBD-P 2017 Oktober mendatang.
“Kita paripurna dulu dimulai 4 Oktober dan seterusnya, serta penetapannya di bulan yang sama,” bebernya.
Sedangkan pernyataan dari keseluruhan anggota Banggar DPRD Makassar sebanyak 25 anggota, pembahasan anggaran Perubahan 2017 hanya penyerasian saja sebanyak 80 persen, sedangkan pengurangan 10 persen dan penambahan 10 persen sehingga hanya membutuhkan waktu sebulan untuk pembahasan.
Koordinator Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, tidak ada hal yang krudisial membahas APBD Perubahan. “Seperti tahun kemarin, tahun ini juga bakal sama, kalau sebulan kita bisa genjot penuntasannya. Kita sudah tekankan ke SKPD kalau tidak ada penambahan anggaran lebih sebab hanya penyerasian saja, “ungkapnya, Jumat (29/9).
Ia menambahkan, kalaupun ada perubahan program sebelumnya maka hanya memerlukan penyesuaian anggaran yang dihilangkan, selebihnya akan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
“Kita belum tahu apa saja anggaran yang bakal dilakukan penyerasian. Hanya saja 80 persen itu penyerasian saja, sisanya tinggal kita lihat apakah ada penambahan atau bakal dihilangkan,” ujarnya.
Begitupun yang dikatakan anggota Banggar, Mario David. Menurutnya, penyeresaian anggaran untuk APBD Perubahan 2017 sangat besar. Ia menegaskan, rata-rata anggaran SKPD yang tidak rasional dipangkas, salah satunya perjalan dinas dan pengadaan barang yang pagu anggarannya terlalu mahal. ” Di komisi kami anggaran perjalan dinas rata-rata dipangkas 50 persen,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Politisi Partai Nasdem ini mengaku,anggaran seminar dan workhsop ikut dipangkas. Ia berharap anggaran yang dipangkas itu agar dialihkan pada dinas pekerjaan umum dan pengadaan obat-obatan.
“Itu mungkin yang penting, Selebihnya nanti kita bahas di rapat karena tiap SKPD ini kan beda-beda kebutuhannya jadi kita sesuaikan saja anggarannya,” bebernya. (ita)