MAMUJU, BKM — Sejumlah dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Regional Sulbar melakukan mogok kerja. Ini sebagai bentuk tuntutan kurangnya fasilitas yang disediakan pihak Pemerintah Provinsi Sulbar. Mereka menilai, kondisi rumah sakit regional tidak standar dan berisiko untuk pasien. Karena bahan-bahan habis pakai (BHP) penunjang tidak optimal.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, mengatakan, dalam kondisi seperti ini harus bijak dan bisa membuka mata melihat tuntutan para dokter yang melakukan mogok kerja.
Sebab aksi ini murni karena tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Meski demikian, selaku pengawas pelayanan publik, secara kelembagaan Ombudsman RI Sulbar meminta dengan tegas, agar pelayanan yang tidak berkaitan langsung dengan keluhan para dokter agar tetap dibuka. Salah satunya bagian pelayanan gawat daurat.
”Bisa kita bayangkan jika fasilitas penjunjang seperti laboratorium, radiologi dan alat serta prasarana ruang operasi yang tidak memadai bahkan tidak standar. Ini sangat miris jika melihat antusias mayarakat dengan berbagai diagnosa penyakit datang berobat ke RUSD Regional. Sehingga kami berharap ada upaya tanggap dari pemerintah provinsi Sulbar untuk meredam masalah ini,” terang Lukman, Senin (9/10)
Lanjut Lukman mengatakan, Ombudsman RI Sulbar sesuai kewenangannya akan melakukan proses tindaklanjut atas kejadian ini. Sebab kasus ini tidak boleh berlarut. ”Kami juga berharap aksi mogok kerja para dokter ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan manajemen rumah sakit regional ke depan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat Ombudsman RI Sulbar akan melakukan pemanggilan untuk proses klarifikasi ke sejumlah pihak, di antaranya manajemen rumah sakit, komite medik dan pihak terkait lainnya. (ala/mir/b)
Dokter Diminta Tidak Mogok Kerja
