Ombusdman: Tak Seimbang Kinerjanya

OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel menilai, badan pengawas di perusda hanya sebatas badan formalitas tanpa kinerja yang terlihat.
“Badan Pengawas Perusda saat ini seolah hanya formalitas, hampir tak terlihat kinerjanya, karena tidak pernah kedengaran kritik atau saran perbaikannya,” ungkap ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan Djoer, Senin (9/10).
Saat ini kata Subhan, keluhan masyarakat sangat tinggi di enam perusda, tapi tidak ada bukti kinerja badan pengawas untuk mengritik direksi.
“Padahal keluhan masyarakat sangat tinggi. Beginilah kalau keberadaan lembaga pengawas diisi orang-orang pensiun atau hanya karena kedekatan bukan karena kompetensi. Betapa banyak pelanggaran di perusda seperti parkir liar, air bersih, pasar, hewan potong,” jelasnya.
Untuk itu, seharusnya pengawas perusda harus diisi orang yang gigih memperjuangkan pelayanan publik dan gajinya tidak boleh dari setoran perusda. ” Ini untuk menghindari conflict of interest. Masih banyak contoh lain bukti ketidak kerjaan Badan Pengawas Perusda,” jelas Subhan.
Lebih jauh kata dia, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto diharap lebih jeli melihat dan mengevaluasi kebijakan terkait gaji yang diberikan ke Badan Pengawas Perusda Kota Makassar.
“Pemerintah Kota Makassar harus dapat menyesuaikan kinerja para Badan Pengawas yang memiliki gaji tinggi atau fantasis. Jangan sampai kinerja Badan Pengawas hanya duduk duduk santai dan habis bulan mendapat gaji yang fantasis. Ini harus di evaluasi,” katanya.
Menurutnya, jika memang gaji yang didapatkan badan pengawas cukup tinggi, dipastikan akan menimbukan kecemburuan internal di lingkup Pemkot Makassar. Apalagi, jika Wali Kota Makassar ingin fokus meningkatkan PAD, maka sebaiknya gaji badan pengawas sebaiknya diturunkan demi meningkatkan PAD.(jun/war/c)