PANGKEP, BKM — Dua Fraksi DPRD Pangkep menyoroti dan mengkritik tajam proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermasalah. Sorotan itu diungkapkan dalam rapat umum pandangan fraksi DPRD Pangkep, Rabu (18/10).
Kedua Fraksi itu, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Gabungan. Mereka menyoroti sejumlah proyek yang dianggap bermasalah karena tidak transparan. Salah seorang wakil dan Fraksi PKB, Rahmat Hidayat, dalam pandangan umum partainya menyampaikan kritik terhadap banyaknya pekerjaan OPD yang tidak diketahui pemerintah atau terkesan dikerjakan sembunyi-sembunyi.
Rahmat mengungkapkan, para pekerja proyek seharusnya memberitahukan pekerjaannya kepada pemerintah desa maupun kelurahan sebagai lokasi proyek yang dilaksanakan. ”Cukup banyak proyek patut dinilai tidak transparan. Dewan juga menyoroti sejumlah proyek di wilayah kepulauan yang dianggap tidak dilaksanakan,” pungkas Rahmat.
Sorotan tajam juga datang dari Fraksi Gabungan DPRD Pangkep (PKS, PDIP, Hanura, dan NasDem). Seperti dikemukakan politisi PKS, Suarman Linrung, pihaknya menemukan sejumlah proyek yang tidak dikerjakan OPD atau rekanan yang ditunjuk di wilayah kepulauan.
Suarman kemudian menunjuk proyek yang dimaksud seperti pembangunan Puskesdes Pulau Balo-baloang, Dermaga Pulau Sapuka, Pulau Kulumbing, dan Pulau Salemo. Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan jaringan komunikasi di Pulau Mattirokanja, peningkatan sarana di Matampa, pengerjaan Bendungan Tombolo tahun 2016/2017.
”Pemkab berkewajiban melakukan evaluasi kepada sejumlah OPD,” kata Suarman.
Dihadapan wartawan, Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja para kepala OPD. Syahban berjanji segera memanggil OPD untuk meminta pertanggungjawaban kontraktor atau mitra dari OPD tersebut. (udi/mir/c)