Sinergi Kejati-KPK Bidik Kasus Korupsi di Sulselbar

MAKASSAR, BKM — Meningkatnya angka kejahatan tindak pidana korupsi di Sulselbar, menjadi perhatian khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajati Sulselbar Jan Samuel Maringka bahkan telah telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Komisioner KPK Laode Syarif.
“Tujuannya untuk membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum lain dalam penanganan beberapa kasus tindak pidana korupsi,” ujar Jan S Maringka, Kamis (19/10).
Menurutnya, kerja sama Kejati dan KPK mutlak dilakukan. Karena pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat berjalan sendiri-sendiri.
Jan menampik anggapan adanya persaingan di antara lembaga penegak hukum. Kordinasi yang terbangun dengan baik, khususnya antara Kejati Sulsel dan KPK dalam mengawal berbagai perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat, menjadi buktinya.
Paad prinsipnya, kata dia, diantara lembaga penegak hukum terdapat kesatuan langkah dan tujuan dalam rangka mewujudkan Sulsel dan Indonesia bebas dari korupsi.
“Tidak dapat dipungkiri, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya terdapat potensi munculnya oknum-oknum, yang mencoba mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi yang rentan. Baik terhadap saksi, tersangka maupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan perkara,” jelasnya.
Karena itu, dalam rangka merespon harapan masyarakat, Kejati bersama KPK akan mengawal kasus-kasus Tipikor guna memastikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan koridor dan terbebas dari berbagai gangguan serta intervensi.
Menurut Jan, saat ini Kejati Sulsel sedang menangani beberapa perkara tindak pidana korupsi. Yakni kasus dugaan penyimpangan ABPD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016. Bahkan empat pimpinan DPRD Provinsi Sulbar telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus lainnya, penyimpangan pengelolaan tanah negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo dengan terdakwa Asisten 1 Pemkot Makassar Muh Sabri. Termasuk kasus penjualan lahan pemukiman transmigrasi Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang dengan tersangka Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin. (mat/rus)