Dewan Usul Anggaran Survei Indeks Kepuasan

MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengusulkan anggaran program Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SIKM) dijadikan satu. Sebelumnya 54 organisasi perangkat daerah (OPD) mengusulkan Rp35 juta hingga Rp50juta, hingga digabungkan menjadi satu sebesar Rp2 miliar.
Usulan anggaran tersebut diminta, hanya masuk dalam anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kota makassar. Sehingga riset kepuasan masyarakat tersebut dapat diketahui jelas.
Hal tersebut diketahui, saat pemaparan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Majid yang menyatakan program Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, bertujuan mengetahui kepuasan masyarakat perihal proram wali kota seperti acara F8.
“Survey indeks kepuasan masyarakat ini, biar kita tahu bagaimana kepuasan masyarakat dengan wisata. Misalnya F8, bisa kita libatkan dalam survey kalau lebih banyak yang mau, kita buat kegiatan yang lebih besar lagi,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, akhir pekan lalu.
Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran di Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk Survey tersebut sebesar Rp 50 Juta untuk satu kali survey. “Kita mengusulkan Rp 50 juta hanya saja ada perbedaan pendapat dari dewan, nanti kita akan lihat bagaimana nanti,”katanya.
Sementara itu, Koordinator Banggar DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti menyampaikan dukungannya kepada program Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Ia mengutarakan bahwa program ini sangat bagus untuk menilai seberapa puas masyarakat dengan program pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata.
Sehingga menurutnya, perlu ada penambahan anggaran pada program ini karena dengan penambahan anggaran berarti Pemerintah Kota Makassar juga dapat menggunakan lembaga survey yang cukup terpercaya dan menghasilkan data yang lebih valid.
“Anggarannya ini adalah peralihan dari anggaran sosialisasi sertifikasi pariwisata, yaitu sebesar Rp250 juta ke program Survei Indeks Kepuasan Masyarakat,” ujarnya.
Dimana sebelumnya untuk anggaran indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kota Makassar hanya menganggarkan sebesar Rp50 juta. “Sosialisasi pemerintah tentang sertifikasi kompetensi dialihkan saja di kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Susuman Halim, juga mengusulkan agar anggaran Survei Indeks Kepuasan Publik ini jadikan dalam 1 pos anggaran tidak hanya di pariwisata melainkan dikelola oleh Balitbangda sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut disampaikan setelah rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruangan Komisi C.
Sejauh ini, anggaran untuk Survei Indeks Kepuasan Publik diposkan di setiap OPD, yang anggarannya beragam mulai dari Rp35 juta sampai Rp50juta. semuanya memiliki anggaran survei indeks kepuasan publik, yang ketika digabungkan semua berjumlah sekitar Rp 2 miliar.
“Di sejumlah OPD ada anggaran terkait survei indeks kepuasan publik. Anggarannya itu ada Rp35 juta, ada juga Rp50 juta. Kalau dikasih gabung semua kurang lebih Rp 2 M,” terangnya.
Legislator Fraksi Demokrat ini menuturkan, ketika seluruh anggaran digabungkan akan mendapatkan lembaga survei yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga hasilnya lebih terpercaya. Sehingga pihaknya menyarankan anggaran ini disatukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
“Survei di Makassar itu paling minimal Rp150 juta, itu juga sampelnya hanya Rp 100-150 juta. Kan kita ini mau survey yang paripurna, jadi sampelnya harus banyak,” tutupnya.(ita)